Nasdem: Pergantian Nama Koalisi Sangat Relevan

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Jhonny G Plate menilai pergantian nama koalisi partai pendukung pemerintah sangat relevan dengan tugas politik saat ini, seperti mendukung dan menjalankan program negara sesuai visi dan misi Presiden.

"KIH mengusung dan memenangkan pilpres dan P4 (Partai-Partai Pendukung) mendukung program negara sesuai visi misi presiden/wapres dapat berhasil," katanya di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Jhonny mengatakan, KIH hanya relevan untuk pilpres dan berakhir pada saat terpilihnya presiden-wapres dan selanjutnya perlu lebih spesifik yakni partai-partai pendukung pemerintah (P4).

"P4 itu komposisinya tentu juga bisa KIH plus. Pemerintah perlu mendapatkan dukungan politik khususnya dari parlemen agar bisa cukup kuat menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program pembangunan negara," katanya.

Hal itu, menurut dia, disebabkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang presidensial namun DPR mempunyai peran cukup signifikan dalam menentukan arah pembangunan nasional misalnya APBN. Karena itu, menurut dia, semuanya harus dalam kerangka "checks and balances" yang berimbang dan tidak saling kooptasi.

"Untuk itu exponen KMP juga terbuka peluangnya untuk bergabung bersama P4 menyukseskan pembangunan nasional bersama pemerintah," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa sistem di Indonesia tidak mengenal "oposition leader" dan juga pemerintahan bayangan dari oposisi. Sebelumnya, sejumlah pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka pada Jumat (12/11/2015) malam.

Pertemuan tertutup itu dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh; Ketua Umum Partai Hanura Wiranto; Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar; Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy.

Dalam pertemuan tertutup itu, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pergantian nama Koalisi Indonesi Hebat (KIH) menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah (PPP).

"Fokus pembicaraan adalah tentang konstelasi politik nasional dan konsolidasi KIH yang dalam rapat malam tadi disepakati diubah nama KIH menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah," ujar Romahurmuziy, Jumat (13/11/2015).

Selain itu juga dibahas hal-hal terkait dengan dukungan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK, terutama mendorong momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi kuartal III yang merupakan resultan dari sejumlah paket kebijakan ekonomi. (Ant)