Kegaduhan dalam 'Sweet Seventeen' Reformasi (II)

WE Online, Jakarta - Kegaduhan pun terjadi tatkala Ketua DPR Setya Novanto menemui pengusaha AS yang berminat menjadi calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump. Setya Novanto bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta sejumlah anggota DPR lainnya menemui dan menghadiri konferensi pers Donald Trump di Trump Tower di New York, AS, pada 3 September 2015 waktu setempat. Pertemuan itu dilakukan setelah mengikuti pertemuan perwakilan parlemen dari berbagai penjuru dunia di Markas Besar PBB, New York.

Kasus itulah untuk pertama kali membuat Setya Novanto dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyidangkan berbagai kasus dugaan pelanggaran etika anggota DPR RI. Setya Novanto kala itu pun mendapat peringatan ringan.

Setya Novanto untuk kedua kali berurusan dengan MKD setelah Menteri ESDM Sudirman Said mengadukan dugaan pelanggaran etika dan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pembicaraan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di Papua.

Pengaduan itu berangkat dari pertemuan antara Setya Novanto, pengusaha minyak M Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'roef Sjamsoeddin di ruang pertemuan Hotel Ritz Carlton di Sudirman Centre Business District di Jakarta Selatan pada 8 Juni 2015. Pembicaraan dalam pertemuan sekitar 120 menit itu direkam secara diam-diam oleh Ma'roef. Ma'roef kemudian melaporkan hasil pembicaraan itu kepada pemimpin Freeport di AS dan Menteri ESDM.

MKD pun menggelar serangkaian persidangan etika yang mendengarkan keterangan Sudirman Said sebagai pengadu, keterangan Ma'roef sebagai saksi, Setya Novanto sebagai teradu, dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi karena namanya disebut-sebut sebanyak 66 kali dalam perbincangan yang direkam tersebut.

Saat MKD menyelenggarakan sidang pleno untuk mengeluarkan keputusan dan setelah sebagian besar anggota MKD menyampaikan pendapatnya, MKD menerima surat bermaterai dari Setya Novanto. Dalam surat yang dibacakan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad.

"Sehubungan dengan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan di masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan tulus. Semoga bermanfaat bagi kepentingan bgnsa, negara, dan rakyat Indonesia." Begitulah isi surat pengunduran diri dari politisi Partai Golkar itu. Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya sebelum berakhir masa kerjanya.

Ketua MKD Surahman Hidayat menyampaikan keputusan MKD menyatakan kasus dugaan pelanggaran etik dinyatakan ditutup sejak diterimanya surat pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto."Jadi Alhamdulillah sudah berakhir, happy ending," kata Surahman.

Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya dan kegaduhan-kegaduhan baru pun tampaknya akan tetap ada karena persoalan politik merupakan persoalan kepentingan. Bila terjadi perbedaan kepentingan maka kegaduhan pun akan mengemuka, bergantung bagaimana mengendalikan kegaduhan itu saja.

Semua tentu berharap kegaduhan bangsa ini tidak semakin menjadi-jadi, apalagi bangsa Indonesia sedang fokus membangun. Pemerintah pun sedang menggelorakan semangat revolusi mental.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan Indonesia sedang fokus menyelesaikan berbagai masalah sehingga jangan menambah beban negara dengan membuat keributan dan kegaduhan.

"Wajah bangsa Indonesia saat ini banyak diperlihatkan oleh pertengkaran, kegaduhan, dan konflik. Keributan tersebut mulai dari perseorangan, antarindividu, antarkelompok, organisasi, dan antarpartai," kata Zulkifli Hasan ketika menerima Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam di ruang kerjanya baru-baru ini.

Menurut Zulkifli, bangsa Indonesia saat ini sedang membutuhkan konsentrasi untuk bangkit dari berbagai masalah yang dihadapi."Karena itu, janganlah ditambah ruwet bebannya dengan keributan, pertengkaran, dan kegaduhan lagi," katanya. (Ant) SELESAI