Kemenkominfo: Konten Negatif akan Di-'Blacklist'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bambang Heru mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan lebih ketat terhadap konten negatif yang muncul di internet. Menurut Bambang, aksi itu diperlukan untuk menyikapi maraknya konten negatif di internet yang dikhwatirkan akan berdampak buruk terhadap anak-anak usia dini.

"Kita akan munculkan konten positif dan akan mem-black list konten negatif," terang Bambang di ruang serba guna Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Dalam penggunaan internet, kata Bambang, perlu diperhatikan sejumlah asas. Perhatian terhadap kaidah atau asas nantinya akan bisa mencegah kemunculan konten negatif.

"Penggunaaan internet itu untuk yang bermanfaat, gunakan internet itu untuk itikad baik," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Informasi Kemenkominfo Ismail Cawidu menyorot media sosial yang tidak menanggapi norma dan budaya bangsa Indonesia.

"Pada prinsipnya kepada semua media sosial wajib hukumnya mengikuti ketentuan, norma, dan budaya bangsa Indonesia," tegasnya.

Sebagaimana ramai diberitakan, aplikasi percakapan LINE menuai kecaman dari netizen lantaran memberikan dukungan promosi kepada kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) melalui stiker. Tindakan dukungan ini ternyata juga didukung aplikasi percakapan lainnya, WhatsApp. Terkait hal ini, Cawidu mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan pada WhatsApp.

Sementara itu, stiker LGBT yang beberapa hari ini beredar di LINE, kata Cawidu, telah difilter oleh pihak LINE sehingga sudah tidak dapat dibuka di region Indonesia.

"Hasil koordinasi kami dengan perwakilan LINE di Jakarta (Head of PR) dijelaskan bahwa secara umum LINE di satu sisi sangat menghargai kreator-kreator dari manapun termasuk dari Indonesia, namun LINE juga sangat memahami norma, adat, dan agama yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum LINE memfilter stiker LGBT tersebut, mereka terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada para kreator bahwa konten semacam itu tidak dapat dibuka di Indonesia," jelasnya.