Langkah Konkret Majukan Maritim (2/2)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Dumoly F Pardede mengatakan bahwa hingga saat ini ada 1.400 proposal yang dibiayai konsorsium perusahaan pembiayaan dalam program Sahabat Maritim dengan nominal di atas Rp1 triliun.

"Saya belum tahu betul saldonya, tapi yang jelas saya lihat mereka tiga bulan yang lalu dari 500 proposal sekarang sudah biayai 1.400 proposal dari total 2.000 proposal yang diajukan. Berarti kan sudah sekitar 70% itu. Tidak nominal ya, yang penting kan bukan di nilai loan-nya, tapi berapa proposal yang mereka biayai untuk beli kapal, mesin, jaring, dan alat tangkap. Tapi, menurut saya, kalau tiga bulan lalu sudah lebih dari Rp250 miliar, sekarang tembus-lah di atas Rp1 triliun karena akhir bulan ini saja mereka sudah mendekati itu," jelas Dumoly.

Memang, dari sisi nominal, penyaluran pembiayaan tunai dari konsorsium ini terbilang kecil karena program ini juga masih baru dilaksanakan beberapa bulan lalu. Bagi industri pembiayaan, ini merupakan bisnis yang baru.

"Proporsinya masih kecil, paling 5%-lah dari total pembiayaan dan mereka baru mengenal ini tahun lalu. Tapi, kan OJK keras terus mendorong ini, kita imbau untuk tetap mengeksplor topik-topik pembiayaan produktif, bukan lagi konsumtif," tuturnya.

Peran perusahaan pembiayaan tetap vital dan melengkapi penyaluran kredit yang diberikan perbankan. Kalau perbankan lebih banyak menyalurkan kredit kepada pelaku industri maritim dan kelautan seperti industri pengolahan atau cold storage, sementara perusahaan pembiayaan melakukan penetrasi lebih dalam yakni langsung kepada nelayan dan masyarakat sekitar.

Menurut Dumoly, skema yang digunakan industri pembiayaan memang untuk membiayai pinjaman yang kecil-kecil seperti untuk mesin kapal, jaring, alat tangkap, dan lain-lain. Jadi, wajar apabila perusahaan pembiayaan memiliki nilai plus lebih dari perbankan yakni kedekatan secara psikologis dengan masyarakat nelayan.

"Dari segi akses pembiayaan, perusahaan pembiayaan itu jauh lebih dari applicable karena, pertama, pembiayaan tidak membutuhkan jaminan. Kedua, tidak perlu track record orang untuk memberikan pinjaman. Ketiga, perusahaan pembiayaan ini grab-nya lebih dalam ke masyarakat. Keempat, pembiayaan dananya dikendalikan oleh joint venture," tutur Dumoly.

Oleh sebab itu, walaupun tak ada jaminan, perusahaan pembiayaan tetap mampu menjaga non-performing finance (NPF) di bawah 2,5%. Hal ini kembali lagi karena mereka memiliki psychological calculation yang kuat. "Mereka pakai agen-agen seperti ketua RT, kepala tani, kepala nelayan, dan tokoh-tokoh masyarakat, jadi dia tahu mana debitur yang nakal atau tidak. Inilah yang disebut saling melengkapi," pungkasnya.

Penulis: Ahmad Syaikh dan Fajar Sulaiman

Sumber: Majalah Warta Ekonomi Edisi 04