Pemerintah Sumut Layak Alokasikan Dana 20% ke Bank Syariah

WE Online, Medan - Perbankan syariah Sumatera Utara (Sumut) sangat berharap agar pemerintah mendorong dan mengembangkan lembaga keuangan yang satu ini sehingga bisa lebih diandalkan saat menghadapi krisis. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan dana pemerintah daerah (pemda) ke bank syariah.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Sumut Indra Kesuma Yuzar. Ia mengatakan bahwa selama ini pemerintah kurang berperan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah padahal perbankan syariah sudah terbukti mampu bertahan ketika krisis terjadi pada 1998 dibandingkan bank konvensional.

"Perbankan syariah lebih mampu bertahan menghadapi krisis karena fokus pengelolaan dana pinjaman lebih banyak ke sektor riil yang sudah diketahui lebih mampu bertahan (terhadap krisis). Karenanya, jika saja pemerintah mau lebih berperan, kami yakin perbankan syariah bisa tumbuh lebih tinggi lagi dengan share yang tinggi juga," katanya di Medan, Senin (7/3/2016).

Adapun, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan dana pemda ke bank syariah setidaknya 20% dari total anggaran. Dana tersebut akan dikelola dengan imbal hasil menguntungkan untuk kemudian disalurkan ke sektor riil yang juga berarti akan menggerakkan perekonomian.

"Dengan adanya pengalokasian dana 20% saja bisa mendorong pertumbuhan perbankan syariah hingga 5%. Dengan begitu maka peningkatan pasar keuangan ini bisa jauh melebihi target perekonomian Sumut," jelasnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Sumut per Januari 2016, aset bank syariah naik 10,26% menjadi Rp10,50 triliun dari periode sama tahun lalu sebesar Rp9,52 triliun. Kemudian total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp8,15 triliun atau naik 9,73% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp7,43 triliun.

Selanjutnya, dana pihak ketiga (DPK) yang bisa dihimpun sebesar Rp8,22 triliun atau naik 17,71% dari periode sama tahun lalu Rp6,98 triliun dengan loan to deposite ratio sebesar 99,23% pada Januari 2016 dan nonperforming loan (NPL) gross sebesar 8,81%.