Pemerintahan Baru Diharap Lanjutkan Reformasi Ekonomi

WE Online, Jakarta - Sejumlah kalangan berharap agar pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum 2014 melanjutkan reformasi ekonomi sehingga dapat membuat kemajuan besar dalam bidang ekonomi.

Harapan tersebut antara lain disampaikan Dana Moneter Internasional (IMF) yang juga memuji Indonesia yang mengambil langkah-langkah tegas mencegah krisis pada tahun 2013.

Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Changyong Rhee mengatakan bahwa ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini "berada di jalur yang tepat" setelah 2013 melewati krisis mini dengan memproyeksikan pertumbuhan 5,4 persen pada tahun 2014.

Indonesia menaikkan suku bunga menghadapi kemerosotan rupiah pada tahun 2013, dan mengambil reformasi yang lebih luas. Rhee menghargai Jakarta dengan mengirimkan "sinyal" yang kali ini berbeda dari 1997 yang kala itu mata uang Indonesia merosot dan ekonominya mengalami terjun bebas.

"Yang penting adalah apakah Pemerintah baru akan melanjutkan agenda reformasi ini. Pemerintah Indonesia benar-benar membuat kemajuan besar," kata Rhee.

Rhee secara khusus menghormati langkah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir tahun 2014 yang memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam upaya mengatasi defisit transaksi berjalan Indonesia dan kurangnya kepercayaan pada mata uang.

Pengurangan subsidi adalah tugas yang sangat sulit karena memiliki implikasi yang tinggi untuk tingkat inflasi yang tinggi menjelang pemilu, tetapi pemerintah Indonesia cukup berani untuk melakukannya.

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Sementara itu, pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014, berdasar hasil hitung cepat, tidak ada partai politik yang berhasil memenangi secara secara mutlak sehingga Pemerintah yang akan terbentuk nantinya merupakan pemerintahan koalisi.

Pelaku pasar merespons negatif kondisi tersebut yang antara lain ditunjukkan dengan turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dan nilai tukar rupiah.

IHSG BEI pada hari Kamis (10/4) ditutup turun 3,16 persen atau 115,68 poin menjadi 4.765, menyusul aksi lepas saham investor setelah hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 tidak sesuai dengan harapan.

IHSG BEI ditutup turun sebesar 155,68 poin atau 3,16 persen ke posisi 4.765,73. Sementara itu, indeks 45 saham unggulan (LQ45) melemah 32,67 poin (3,91 persen) ke 803,23.

"Pergerakan indeks BEI pada hari Kamis ini melemah setelah hasil perolehan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 berdasarkan perhitungan cepat di bawah ekspektasi pasar," kata Analis Sinarmas Sekuritas Christandi Rheza Mihardja.

Sementara itu, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, melemah 43 poin menjadi Rp11.332 dibanding sebelumnya di posisi Rp11.289 per dolar AS.

Ekonom Bank Danamon Anton Hendranata memperkirakan reaksi negatif investor di pasar keuangan atas hasil penghitungan cepat Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 yang tidak sesuai dengan harapan, hanya bersifat sementara.

"Kami memperkirakan koreksi ini hanya sementara. Ini merupakan reaksi wajar karena pasar dapat bersikap rasional," kata Anton.

Anton menjelaskan bahwa pasar keuangan bersikap negatif setelah dalam perolehan suara sementara pemilu anggota legislatif, PDI Perjuangan yang diperkirakan menang dominan, di luar ekspektasi tidak memperoleh suara mutlak.

"Hal ini terlihat dari IHSG yang mengalami penurunan 3,3 persen menjadi 4.757, imbal hasil bond 10 tahun naik menjadi 7,81 persen, sedangkan rupiah melemah tajam 0,4 persen menjadi Rp11.338 per dolar AS pada penutupan hari ini," katanya.

Ia memprediksi kondisi ini tidak berlangsung lama karena pemilu anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan dengan aman sehingga memberikan kepercayaan terhadap kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan.

"Kami mempertahankan 'forecast' rupiah akan bertahan pada angka Rp11.058 per dolar AS pada akhir tahun. Namun, dalam jangka pendek, rupiah melemah pada Rp12.500--Rp12.500 per dolar AS karena tingginya permintaan musiman dolar pada bulan Mei--Juni," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menilai hasil hitung cepat (quick count) pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei merupakan hal yang ajar menggerakkan pasar keuangan di Tanah Air.

"Sebelum pemilu pasar keuangan antusias, kemudian mereka membeli. Setelah pemilu, mereka lihat hasilnya, jual dulu," kata Mirza.

Menurut Mirza, hal tersebut lumrah terjadi. Pasar diperkirakan masih akan menunggu kepastian dari negosiasi sejumlah partai untuk melakukan koalisi dalam mengusung calon presiden yang akan dipilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli 2014.

"Mungkin mendekati 9 Juli 2014 atau pas koalisi jelas, mereka mencerna," kata Mirza.

Mirza mengatakan bahwa pasar keuangan biasanya mengharapkan reformasi di Indonesia terus berlanjut, meneruskan hasil dari pemilu-pemilu sebelumnya kendati pemerintahan silih berganti sejak 1999.

"Kita sudah lakukan reformasi sejak 1999, 2004, dan 2009. Pemerintahan silih berganti reformasi terus berlanjut, baik reformasi ekonomi, politik, maupun hukum. Jadi, sekarang pasar keuangan melihat apakah reformasi di Indonesia akan terus berlanjut," ujar Mirza.

Stabilitas Makro Semnetara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan bahwa pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum 2014 perlu mengendalikan stabilitas ekonomi makro selain mengendalikan subsidi energi.

"Stabilitas makro, terutama pada defisit transaksi berjalan, harus ada di bawah 2,5 persen agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berisiko," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana.

Menurut dia, pengendalian subsidi energi dalam jumlah besar harus dilakukan dan ditujukan untuk semua kendaraan. "Subsidi harusnya ditujukan pada kendaraan umum dan kendaraan niaga, bukan untuk kendaraan pribadi. Lima tahun mendatang kita tidak dapat lagi menggunakan subsidi 'across the board'," katanya.

Sementara itu, di sisi produksi, Kepala Bappenas mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan investasi kilang minyak agar dapat memproduksi BBM di dalam negeri.

Armida mengatakan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada periode 2015--2019 berada pada kisaran 6--8 persen dengan tiga skenario, yaitu skenario pertumbuhan tinggi, pertumbuhan moderat, dan pertumbuhan rendah.

"Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi pada periode 2015--2019 tetap pada konsumi masyarakat yang mencapai 53--55 persen. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan konsumsi tidak jelek karena berasal dari kelompok masyarakat menengah yang jumlahnya semakin meningkat," katanya.

Pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap III (2015--2019) itu, menurut Kepala Bappenas, juga dikontribusikan dari investasi. "Kontribusi investasi terhadap PDB berada pada kisaran 22--23 persen. Masih cukup ruang untuk bergerak menuju 40 persen, terutama untuk investasi infrastruktur. Jika ingin PDB naik signifikan, investasi infrastruktur harus mencapai 7--8 persen dari APBN," katanya.

Kementerian PPN/Bappenas juga menyiapkan skenario "baseline" pagu anggaran tahun 2015 bagi pemerintah baru hasil Pemilihan Umum 2014.

"Kami telah menyiapkan skenario 'baseline' untuk pemerintah mendatang. Selain meminimalkan atau hampir tidak membuka inisiatif program baru untuk tahun berjalan hingga 2015," kata Armida Salsiah Alisjahbana.

Skenario "baseline", menurut Armida, merupakan anggaran-anggaran program kegiatan yang masuk anggaran rutin atau tahunan serta anggaran program yang telah diamanatkan oleh undang-undang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Armida mengatakan bahwa pagu indikatif belanja kementerian-lembaga pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp610 triliun atau sama seperti dalam APBN 2014 tanpa dana optimalisasi.

"Dana optimalisasi dalam APBN 2014 sebesar Rp27 triliun dan jika ditambah dana optimalisasi itu belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2014 menjadi Rp637 triliun," katanya.

Selain menyiapkan skenario "baseline", Bappenas juga menutup ruang inisiatif program baru bagi kementerian-lembaga untuk tahun anggaran 2015.

Kepala Bappenas menjelaskan bahwa penutupan ruang inisiatif program baru bagi kementerian-lembaga pada tahun anggaran 2015 karena program kementerian-lembaga harus disesuaikan dengan kebijakan presiden hasil Pemilu 2014.

"Untuk pemerintah mendatang, ruang fiskal tambahan baru dimungkinkan dengan melihat pertimbangan asumsi makro. Sekarang pertumbuhan ekonominya di sekitar 5,8--6,1 persen. Saya tidak bisa komentar untuk 2015 nanti, apa bisa lebih dari 6,1 persen," katanya.

Ruang fiskal tambahan bagi pemerintahan 2015, lanjut Kepala Bappenas, juga didasarkan pada jumlah penerimaan pajak dan nonpajak serta kebijakan untuk mengendalikan belanja, terutama subsidi energi.

Dalam APBN 2014, anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp637,8 triliun atau 51,0 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.249,9 triliun. Sementara itu, anggaran belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2013 mencapai Rp594,6 triliun.

Dalam pembangunan jangka menengah, Bappenas menyatakan adanya tiga kata kunci untuk pelaksanaan RPJMN III. "Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN III, ada tiga kata kunci dalam pelaksanaannya," kata Wakil Menteri PPN/Bappenas Lukita D Tuwo.

Ketiga kata kunci itu adalah adanya pembangunan ekonomi yang kompetitif dengan basis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lukita yakin ketiga hal itu mampu menghasilkan produksi yang memiliki nilai ekonomi yang kompetitif dibanding produk negara lain. "Kita jangan hanya berpatok pada sumber daya alam yang melimpah saja, tetapi bagaimana mampu memanfaatkannya menjadi barang produksi yang kompetitif," ujar dia.

Lukita mengatakan bahwa Rancangan Teknokratik RPJMN III atau periode 2015--2019 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010--2014, studi latar belakang, serta aspirasi masyarakat.

"Rancangan Teknokratik RPJMN ini nantinya akan disempurnakan dengan visi dan misi dari presiden terpilih sehingga menjadi RPJMN 2015--2019," kata Lukita. (Ant/Agus Salim)

Redaksi

Foto: Ist.