WE Online, Jakarta - Tim Pengkaji Arsitektur Kabinet 2014-2019 Lembaga Administrasi Negara (LAN) hari ini mengeluarkan hasil kajian usulan kabinet 2014-2019.
Tim Pengkaji LAN Anwar Sanusi mengatakan latar belakang LAN mengeluarkan arsitektur kabinet 2014-2019 didasari kelembagaan pemerintah pusat saat ini yang sangat gemuk, lamban, dan berpotensi tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian yang lain.
"Ada ketidakefisiensian dan tidak efektivitas di dalam program. Kepentingan politik sangat tinggi sehingga intervensi politik tersebut membuat berbagai program atau kebijakan pemerintah tidak berjalan seoptimal mungkin," kata Anwar dalam Launching Kajian Asritektur Kabinet 2014-2019 di Gedung LAN, Jakarta, Senin (7/7/2014).
Berangkat dari realitas empiris tersebut maka LAN memberikan rekomendasi penataan kelembagaan kepada pemerintahan berikutnya. Kelembagaan pemerintah pusat mendatang harus mampu menjawab tantangan perubahan dan permasalahan yang ada.
"Kementerian ke depan bukan kementerian yang semata-mata terbentuk karena power sharing," tambahnya.
Untuk itu, kajian LAN ini mengajukan tiga pilihan arsitektur yaitu ideal, moderat, dan soft.
I. Opsi Ideal
Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesejahteraan dan Kesehatan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman
Kementerian Nonportofolio (Meneg)
14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Komunikasi dan Informasi
16. Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
17. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. BUMN
19. Maritim
20. Dalam Negeri
Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
II. Opsi Moderat
Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam negeri
24. Koperasi dan UMKM
Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
III. Opsi Realis/Soft
Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam negeri
24. Koperasi dan UMKM
Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Kementerian Koordinator
1. Bidang Manajemen Pemerintah
2. Bidang Sektoral
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement