WE Online, Jakarta - Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Erizal Sodikin berpendapat bahwa fokus dari Ditjen Dikti adalah membuat perguruan tinggi bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung riset sebagai syarat.
"Saya justru khawatir jika dosen-dosen dibebani banyak riset, bisa-bisa masalah kualitas pengajaran, kurikulum, hingga pengelolaan program studi jadi 'keteteran'. Sekarang saja bobot riset sampai 40 persen, sementara untuk pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat bobotnya masing-masing hanya 30 persen," katanya.
Memajukan Riset Sementara itu, Ketua Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia Warsito P. Taruno lebih melihat permasalahan riset di Indonesia dari kaca mata "link and match" dengan dunia industri karena riset haruslah bermanfaat.
"Industri dalam negeri kebanyakan usaha kecil menengah yang tak memiliki teknologi tinggi dan 'value added' yang besar sehingga tak membutuhkan riset, sementara industri modal asing menggunakan riset dari negara mereka sendiri," katanya.
Menurut dia, Kementerian Ristek adalah jembatan yang menyambungkan antara riset dan industri agar riset bisa bermanfaat secara luas di tengah masyarakat.
Masalah banyaknya riset yang tak berguna, ujar dia, juga akibat kemampuan berbisnis orang Indonesia yang masih rendah, padahal hasil-hasil risetnya sudah terbilang cukup bagus.
"Jadi, yang diperlukan dalam sistem inovasi nasional, bukan lagi hanya pengembangan riset, melainkan 'business development' berbasis riset. Pemerintah harus dorong riset-riset masuk ke pasar," katanya.
Sepakat dengan Warsito, Ketua Masyarakat Nanoteknologi Indonesia Nurul Taufiqu Rochman mengatakan bahwa saat ini riset tidak bisa lagi dilakukan hanya untuk sekadar ada seperti pada masa lalu, tetapi sudah harus berorientasi pasar.
"Karena persaingan di dunia makin ketat, khususnya dengan Tiongkok yang produknya sangat kompetitif dalam kualitas dan harga. Jadi, saat merancang penelitian harus sudah menargetkan bahwa produknya bakal bisa bersaing dengan produk luar," katanya.
Nurul mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Ristek perlu makin selektif mendanai kegiatan riset dengan hanya mendanai riset yang benar-benar kompetitif, bukan sekadar riset produk yang takmampu bersaing dengan produk impor atau malahan sekadar ditumpuk di laci.
Ia juga mengatakan bahwa Kemristek tidak saja perlu memiliki keeratan hubungan dengan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di bawahnya atau dengan Ditjen Dikti, tetapi juga dengan lembaga penelitian dan pengembangan di kementerian pertanian, kelautan hingga perindustrian.
Deputi Tim Transisi Anies Baswedan mengatakan, meskipun postur kabinet telah diumumkan, penyatuan dua kementerian itu masih dalam tahap kajian pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusif Kalla dan Tim Transisi.
"Banyak hal yang diwacanakan, termasuk itu (penyatuan Ditjen Dikti Kemdikbud dan Kementerian Ristek). Belum ada keputusan final," katanya. (Ant/Dewanti Lestari)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor:
Tag Terkait:
Advertisement
