Berapa Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? (Bagian II-Habis)

WE Online, Jakarta - Dalam sebulan masa pemerintahannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) langsung unjuk gigi dengan mengeluarkan beragam kebijakan.

Kebijakan itu antara lain dikeluarkannya tiga kartu berbasis jaminan, keputusan terkait dengan politik internasional, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah menurunnya harga minyak dunia, penunjukan jaksa agung dari kader partai politik, hingga kebijakan lain yang dikeluarkan sejumlah kementeriannya.

Terkait hal tersebut, peneliti LSI-Denny JA Ade Mulyana menyatakan pamor pemerintahan Jokowi-JK merosot drastis dalam sebulan masa kerjanya atau sejak dilantik 20 Oktober 2014 karena kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Belum genap 100 hari pemerintahannya pascapenaikan harga BBM kepuasan publik terhadap Jokowi merosot drastis," katanya.

Berdasarkan hasil survei quick poll yang dilakukan 18-19 November 2014 melalui random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, kata Ade, diketahui hanya sebesar 44,94 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Belum 100 hari kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi di bawah 50 persen. Ini peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK pun cukup besar, yaitu sebesar 43,82 persen," ujar Ade.

Ia menyatakan penurunan kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah atas.

"Menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi pun terjadi pada pemilih Jokowi-JK sendiri di pilpres lalu. Mereka yang mengaku pemilih Jokowi-JK hanya 48,59 persen yang menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi, sementara 42,58 persen tidak puas, sisanya tidak menjawab," ujar dia.

Menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi antara lain disebabkan empat alasan utama, yaitu kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM.

Selain itu, publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai kepada rakyat kecil, serta kenaikan harga BBM yang dilakukan sebelum ada program Jokowi yang terasa manfaatnya.

Lingkaran Survei Indonesia memandang bahwa masyarakat menantikan gebrakan program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya. Hanya dengan program luar biasa yang akan membuat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi meningkat kembali.

Ia mengingatkan, untuk menyukseskan kebijakan pemerintahannya, Jokowi membutuhkan dukungan publik di tengah ketidakberdayaannya saat ini. Ketidakberdayaan itu, antara lain Jokowi tidak dapat mengontrol parlemen yang kini dikuasai partai Koalisi Merah Putih, serta Jokowi tidak menguasai satu pun partai politik.

"Dalam sejarah politik Indonesia, presiden selalu memiliki satu partai politik yang bisa dikontrol langsung. Jokowi tidak punya partai politik yang menempatkan dirinya sebagai figur sentral," ujar Ade Mulyana.