Entaskan Jutaan Keluarga Miskin, Ini yang Dilakukan Jokowi dalam 10 Tahun Pemerintahannya

Selain mendukung perkembangan usaha dalam negeri di berbagai level, Pemerintahan  Joko Widodo juga terus mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan masyarakat miskin. 

Dalam 10 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi telah menggelontorkan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat miskin atau tertinggal. Berapa program yang paling sukses dilaksanakan adalah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Pra Kerja, dan berbagai subsidi bantuan sosial lainnya.

Salah satu program yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga setiap tahunnya dan dijalankan oleh Kementerian Sosial. 

Baca Juga: Pangkas 6 Jam Perjalanan, Jalan Tol Hasil Pemerintahan Jokowi Bawa Perubahan Penting bagi Lampung-Sumsel

Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2024, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp225 triliun untuk PKH selama 10 tahun terakhir.

"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Keberhasilan PKH terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,06 juta orang selama 10 tahun terakhir, dari 28,28 juta pada Maret 2014 menjadi 25,22 juta pada Maret 2024. 

Berkat berbagai program yang dijalankan pemerintah, termasuk PKH, rata-rata setiap tahun ada sekitar 300 ribu penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan.

Baca Juga: Membangun Mutu Manusia Indonesia, Ini yang Dilakukan oleh 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Selain itu, tingkat kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan berkat pelaksanaan PKH yang konsisten. Berdasarkan data BPS, kemiskinan ekstrem turun dari 7,9 persen pada 2014 menjadi 3,7 persen pada 2019. 

Meskipun sempat meningkat menjadi 4,2 persen pada 2020 akibat pandemi, angka tersebut kembali menurun menjadi 3,7 persen pada 2021, dan terus turun hingga mencapai 0,8 persen pada 2024.

Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Muhadjir Effendy.

"Angka Kemiskinan ekstrem Indonesia telah berhasil turun menjadi 0,83 persen pada Maret 2024 dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang besarnya 1,12 persen," kata Muhadjir Effendy yang kala itu masih menjabat sebagai Menko PMK.