WE Online, Jakarta - Institute for Development Economy and Finance (Indef) memotret bahwa selama sepuluh tahun terakhir postur belanja APBN justru bukan didominasi oleh subsidi energi melainkan belanja birokrasi.
Ekonom senior Indef Ahmad Erani Yustika menyampaikan data bahwa tahun 2004 belanja birokrasi kurang lebih 16,23% dari total APBN. Sementara pada tahun 2013 sudah melompat sekitar 23,7%.
"Artinya, selama 10 tahun ada kenaikan 7% dan kita diam soal ini," kata Erani saat menghadiri seminar bertajuk Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi 2015: Tantangan Kabinet Kerja Memenuhi Ekspetasi di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dibandingkan jenis pengeluaran lainnya justru belanja modal dan pembayaran bunga utang yang mengalami perkembangan. Untuk belanja modal pada tahun 2004 sebesar 6,4% dari total APBN dan pada 2013 lalu hanya mencapai 8,06%. Sementara pembayaran bunga utang turun dari 14% tahun 2004 ke 6,8% tahun 2014.
"Subsidi energi pada 2004 sebesar 16,2% dari total APBN dan menjadi 20,89% pada 2013," tambahnya.
Melihat data tersebut, Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tersebut menantang apakah pemerintahan baru berani membenahi postur APBN yang semakin tidak proporsional, terutama belanja birokrasi yang boros.
"Diprediksikan pada 2015 nanti belanja birokrasi bisa mencapai Rp 140 triliun," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
