WE Online, Jakarta - Penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang direncanakan pemerintah dikhawatirkan berimbas pada kelangkaan beras di pasar dan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan jika raskin hilang maka bisa diperkirakan penyediaan beras di masyarakat berkurang sepuluh persen.
"Karena beras termasuk komoditas yang mendekati in-elastis maka hilangnya raskin sangat berpengaruh pada harga beras umum," ujarnya di Jakarta, Minggu (7/12/2014).
Sasmito mengungkapkan konsumsi raskin sejak tahun 2003 lalu mencapai sepuluh persen dari total konsumsi beras nasional. Dengan komposisi tersebut maka bisa dipastikan penghapusan raskin akan mendongkrak inflasi sehingga menyebabkan kejutan bagi perekonomian masyarakat.
Sementara itu, pakar ekonomi UI Prof Sulastri Surono menilai rencana penghapusan raskin hanya akan menguntungkan kalangan perbankan dan belum tentu bisa mengentaskan sekitar 90 juta jiwa penduduk miskin yang selama ini terbantu kebutuhan pangannya oleh raskin.
Anggaran subsidi pangan sebesar Rp 20 triliun, tambahnya, bisa dikelola perbankan karena ada perputaran uang di sana dan jelas perbankan sangat diuntungkan.
"Tapi bisa tidak e-money ini mengentaskan rakyat miskin? Saya ragu. Tetapi, dengan program raskin selama ini sudah jelas bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat terjamin," katanya.
Ia juga mengungkapkan berbagai kendala penerapan e-money yang tidak hanya merepotkan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga bisa meresahkan masyarakat.
"Kalau pun e-money ini hanya dikhususkan untuk membeli beras, tempat membelinya di mana? Apa di desa-desa terpencil bisa sampai? Di India toko pemerintah sampai ke desa pelosok juga ada. Di Indonesia, dengan daerah kepulauan bakal banyak kendala," katanya.
Menurut dia, pemerintah sepertinya ingin meniru program food stamp (kupon makanan) yang diberikan secara cuma-cuma di Amerika yang mana warga diberi kartu dan bisa membeli susu, kacang, telur, dan bahan makanan lain dengan disubsidi pemerintah. Tetapi, tambahnya, di Amerika, infrastrukturnya telah siap tersedia.
Dikatakannya, kalau food stamp memberi subsidi pangan bagi warganya maka raskin memberi subsidi buat warga miskin sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan membantu penjualan beras petani juga yang dilakukan oleh Bulog.
"Kalau raskin diganti e-money, selain kendala infrastruktur juga akan menghilangkan fungsi Bulog dan stabilitas harga pangan," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penggantian raskin dengan e-money karena cukup efektif dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat. "Hanya perlu dibenahi kualitas raskin dan pola distribusinya saja," ujarnya.
Sementara itu Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengungkapkan program raskin yang berjalan sejak 2003 merupakan jaringan pengaman sosial (JPS) yang multifungsi. Menurut dia, raskin tidak hanya efektif dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat miskin sekaligus menjamin ketersediaan pasar bagi petani lokal.
Jika Raskin dihapus, lanjutnya, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. "Kalau dengan e-money berarti masyarakat miskin bebas membeli beras apa pun di pasar," katanya.
Selama ini, tambahnya, ada stabilisator harga beras yang dilakukan Bulog sehingga kalau raskin dihapus maka petani harus mampu bersaing dengan produk luar akibat MEA. "Sementara besar kemungkinan harga beras dimainkan di pasaran. Misalnya, saat beras langka harga bisa meningkat drastis. Ini bisa memicu inflasi," katanya.
Ia menyarankan agar raskin tetap dipertahankan sebagai mekanisme perlindungan petani dan masyarakat miskin dalam menghadapi MEA 2015. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
