Kendalikan Inflasi Pangan, BI: Kita Perlu Bekerja Lebih Keras Lagi

Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan meluncurkan berbagai program pengendalian harga untuk memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Program tersebut meliputi, pertama, pembentukan Toko Penyeimbang guna memantau pergerakan harga utamanya bahan pangan strategis di pasar-pasar daerah Kaltim. Kedua, program Ulama Peduli Inflasi berupa edukasi belanja dan berjualan secara bijak khususnya selama bulan Ramadan dan Idulfitri melalui media dakwah kepada masyarakat luas. Ketiga, optimalisasi peran BUMD se-Kalimantan sebagai stabilisator harga dan penguatan rantai pasok komoditas pangan wilayah Kalimantan.

Sinergi dan inovasi ini dilakukan dalam pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 Wilayah Kalimantan yang diselenggarakan di Samarinda, pada Rabu (27/3/2024), dengan tema "Sinergi dan Inovasi Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Kalimantan". Baca Juga: DPR Wanti-wanti Persoalan Stunting Terkait Peningkatan Inflasi

“Kita perlu bekerja lebih keras lagi dalam mengawal inflasi pangan di tahun 2024, termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan nasional (HBKN) guna memastikan tersedianya pasokan dan keterjangkauan harga. Dengan implementasi berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%," ujar Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, dalam acara tersebut.

GNPIP di tahun ini diperkuat melalui 7 program dan 12 sub program, dengan target yang lebih tinggi dibanding tahun 2023. Fokus komoditas yang diperkuat terutama beras, aneka cabai, dan bawang merah, serta komoditas lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi di masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan 6 langkah kebijakan yang di dorong di tingkat pusat untuk meredam kenaikan harga pangan terutama beras. Pertama, menjaga jumlah stok cadangan beras pemerintah. Kedua, percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor maupun ritel modern.

"Ketiga, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keempat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah/gerakan pangan murah. Kelima, pengalihan cadangan beras Pemerintah ke komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium. Langkah yang terakhir, yaitu penerapan relaksasi harga eceran tertinggi beras premium hingga April 2024," tambahnya. Baca Juga: Luncurkan Buku KSK, BI Optimistis Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Tetap Terjaga

Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik mendukung penuh upaya membangun ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah. Provinsi Kaltim, imbuhnya, akan turut menopang kesinambungan pasokan dan mendorong efisiensi rantai pasok sejalan dengan potensi peningkatan permintaan akibat masifnya pembangunan proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).