WE Online, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan kinerja PDAM dalam menyediakan air bersih di daerah belum mencapai target. Hal itu diungkapkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam pidato Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II 2014 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sidang Paripurna hari ini (Rabu, 8/4/2015) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Masalah yang perlu menjadi perhatian antara lain pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam bentuk dokumen yang ditetapkan dalam peraturan daerah," kata Harry.
Dia melanjutkan PDAM juga belum memiliki data base pelanggan yang akurat dan mutakhir. Selain itu Pemda juga di nilai tidak melakukan fit and proper test dalam perekrutan calon direksi PDAM dan upaya menurunkan tingkat kehilangan air juga dinilai belum terlaksana dengan baik.
Hal lain yang tidak luput menjadi perhatian BPK adalah pengelolaan BPD dan BPR, BPK menemukan proses pemberian kredit tanpa didukung analisis kredit yang memadai, pinjaman yang nilai agunannya di bawah nilai pinjaman, jaminan tidak disertai dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan dana pinjaman digunakan tidak sesuai dengan perjanjian. "Hal ini mengakibatkan potensi kerugian BPD dan BPR senilai Rp151,80 miliar," pungkasnya.
Di akhir pidato, Harry menyampaikan pengelola keuangan negara harus berupaya memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya dan mengelola keuangan secara ekonomis, efesien dan efektif. "Dengan demikian setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan," tutupnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Achmad Fauzi
Tag Terkait:
Advertisement
