Ini Tujuh Upaya Peningkatan Efisiensi Produksi Beras

Warta Ekonomi -

WE Online, Manado - Ekonom Universitas Sam Ratulangi Agus Tony Poputra, Rabu (6/5/2015) mendesak pemerintah tidak mengorbankan konsumen dengan kebijakan beras. Saat ini, kebijakan pemerintah menghentikan impor beras pada dasarnya untuk mengurangi suplai beras sehingga mendongkrak harganya. Lewat harga beras yang lebih tinggi diharapkan petani akan sejahtera.

Agus mengusulkan, 7 upaya peningkatan efisiensi produksi beras serta komoditas pertanian lainnya yang dapat dilakukan pemerintah lewat berbagai cara yang dipadukan. Pertama, penggunaan bibit yang lebih berkualitas yang memberi hasil lebih banyak. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas sawah dimana pada gilirannya dapat menurunkan biaya produksi per kilogram beras.

Kedua, perbaikan dan pembangunan irigasi yang memungkinkan peningkatan frekuensi panen setahun. Beberapa media melansir bahwa lebih dari 60 persen irigasi Indonesia mengalami kerusakan dari ringan hingga parah. Untuk pembangunan irigasi baru perlu ada koordinasi yang baik antara pihak Pekerjaan Umum dengan pihak Pertanian untuk mencegah pembangunan irigasi yang mubazir.

"Terdapat fakta pada beberapa daerah dimana irigasi dibangun di satu lokasi sementara pencetakan sawah di lokasi yang lain sehingga hasil kedua kegiatan todal optimal," jelas Agus.

Ketiga, perlu modernisasi alat pertanian mengingat banyak tenaga kerja sektor pertanian telah beralih ke sektor yang lain. Ini membuat biaya tenaga kerja di sektor pertanian menjadi mahal. Dengan penggunaan alat pertanian yang lebih moderen diharapkan dapat mengatasi masalah tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas di sektor ini. Modernisasi alat produksi harus diikuti oleh pendampingan yang memadai sehingga petani menjadi terbiasa.

Keempat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian serta kelembagaannya. Ketersediaan penyuluh dan kualitas mereka yang sangat terbatas merupakan salah satu penyebab merosotnya kinerja sektor pertanian. Di samping itu, kelembagaan penyuluhan di daerah juga kurang tepat. Pada pemerintah daerah, penyuluh disatukan dalam satu satuan kerja (satker) yang terpisah dengan satker teknis. Adanya koordinasi yang buruk antara satker membuat banyak kegiatan penyuluhan menjadi tidak efektif bahkan ada penyuluhan dan pendampingan.

"Sebaiknya, satker penyuluhan dibubarkan dan para penyuluh dikembalikan kepada satker teknis untuk menghilangkan masalah koordinasi lintas satker," ungkap dia.

Kelima, pemerintah perlu membenahi lingkungan persawahan untuk mencegah banjir serta meningkatkan aktivitas pencegahan dan pemberantasan hama dalam rangka mengurangi potensi gagal panen.

"Gagal panen merupakan salah satu penyebab utama tersanderanya kesejahteraan petani serta melambungkan harga jual hasil pertanian yang merugikan konsumen tanpa petani merasakan manfaatnya," papar Agus.

Keenam, peningkatan jumlah jalan pertanian serta pemeliharaan yang teratur. Pemeliharaan jalan pertanian  di daerah sering menjadi persoalan tersendiri yang menyebabkan banyak jalan rusak parah. Ini disebabkan pemisahan antara pihak yang membangun dengan pihak yang memelihara.  Satker Pertanian yang bertugas membangun dan Satker Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab memelihara dimana koordinasi lintas satker ini umumnya buruk. Ke depan persoalan ini perlu diselesaikan dengan menempatkan kedua aktivitas tersebut pada satu tangan.

Ketujuh, melakukan komunikasi dan promosi yang lebih baik untuk meningkatkan animo generasi muda untuk berkiprah di sektor pertanian. Kondisi yang ada memperlihatkan semakin banyak generasi muda yang enggan masuk ke sektor pertanian karena menganggap sektor ini tidak menjamin kesejahteraan mereka. Salah satu penyebabnya adalah komunikasi dan promosi lembaga terkait kurang tepat. Sebagai contoh: dalam iklan atau media promosi pertanian sering ditampilkan sosok petani tua, kurus, dan memikul cangkul. Ini memberi sinyal bagi generasi muda bahwa terjun ke pertanian akan berhadapan dengan masa depan suram. Oleh sebab itu, perlu upaya promosi kreatif dengan menampilkan petani-petani sukses dan memasukan praktek pertanian ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

"Bila pemerintah melakukan tujuh cara di atas secara terintegrasi serta koordinasi yang baik antara lembaga penurunan inefisiensi sektor pertanian, termasuk beras bukan hanya mimpi. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan membuka peluang ekspor hasil pertanian secara kompetitif," tandas Agus mengakhiri.