Ekonomi Melambat, Bukti Menteri Ekonomi Jokowi Tak Mumpuni

Warta Ekonomi -

WE Online Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menilai penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I- 2015 yang hanya tumbuh 4,7%, tidak bisa semata-mata diserahkan kepada faktor eksternal seperti pelemahan ekonomi dunia.

"Ketika  ekonomi kita hanya 4,7% artinya ada kebijakan ekonomi yang mendistorsi. Distorsi ini artinya ada miss management dalam pengelolaan ekonomi. Miss management itu artinya tim ekonomi kita tidak bisa bekerja secara optimal. Minmal kalau tim ekonomi ini solid dan bisa mengelola minimal  pertumbuhan ekonomi kita bisa sekitar  5%," kata Enny saat menghadiri dialog investasi  "Efektivitas Kebijakan Investasi dalam Mendorong Pertumbuhan Investasi" di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Namun ketika ditanyakan apakah perlu melakukan reshuffle dalam tim ekonomi saat ini, Enny menyerahkan kewenangan itu kepada Presiden Jokowi. "Perlu reshuffle tidak? Kalau tidak cakap harus ada evaluasi," Ujarnya.

Ia menilai, tim ekonomi kabinet kerja s‎angat mengetahui bakal terjadi perlambatan serapan belanja pemerintah karena ada pelemahan ekonomi dunia. Seharusnya, pemerintah perlu  mengelola perekonomian secara sungguh-sungguh untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

"Tapi kebijakan tim ekonomi justru menyebabkan daya beli masyarakat jatuh, dengan kalkulasi tidak prudent," jelasnya.

Sebagai contoh, kata dia, ‎demi berambisi mendapatkan ruang fiskal lebih besar, pemerintah terus mengambil kebijakan penyesuaian harga. Diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik naik selama tiga tahun berturut-turut termasuk untuk golongan industri yang sangat tinggi.

"Dengan kondisi ini, wajar saja bila kinerja perusahaan tekstil dan lainnya yang sangat bergantung dengan listrik langsung mencatatkan kinerja buruk. Harusnya pemerintah menyetel keseimbangan, memikirkan setiap kebijakan ekonomi supaya punya desain komprehensif. Jangan ambisi saja dapatkan ruang fiskal," tambahnya.