Menkeu Sentil Saran IMF Soal Pembiayaan Model PPP

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Managing Director International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde mendorong pendanaan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP). Cara itu sebagai salah satu solusi sulitnya mencari pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan tegas mengkritisi saran yang diberikan IMF. Kritikan tersebut dilontarkan Bambang di hadapan Lagarde bersama Deputi Gubernur Bank of Japan, Hiroshi Nakaso dan Andrew Sheng dari Asia Global Institute, University of Hong Kong dalam Joint Conference BI-IMF di Gedung BI Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"PPP sebagai sebuah konsep memang bagus, tetapi sulit untuk diimplementasikan, sangat sulit diimplementasikan. Karena, selama ini kami menciptakan konsep PPP yang terlalu ideal. Kami cukup lama mencoba, tetapi hanya sedikit cerita suksesnya," jelas Bambang.

Sebagaimana diketahui, salama ini IMF dan Bank Dunia getol mengkampanyekan ke negara-negara berkembang untuk mencari dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui konsep kemitraan pemerintah dan swasta (PPP).

Lebih lanjut Bambang menegaskan, guna menunjang pembangunan infrastruktur dikenal ada dua sumber pembiayaan, yaitu dari swasta dan pemerintah. Dalam model PPP, jelas dia, dana pembiayaan proyek bersumber dari kedua belah pihak.

Namun demikian, terang Bambang, karena kedudukan pemerintah dan swasta setara dalam proyek dengan model PPP, maka seringkali kedua belah pihak merasa lebih tinggi daripada yang lain.

"Kalau sepenuhnya proyek pembangunan infrastruktur dibiayai pemerintah, maka kami yang mengendalikan sepenuhnya. Sedangkan dalam PPP, swasta dan pemerintah berdiri sejajar. Keduanya ingin menjadi bos," tutur Bambang.

Oleh sebab itu, lanjut Bambang, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut model PPP agar menjadi lebih praktis. "Kami perlu meletakkan PPP dalam tingkat yang praktis. Bukan ideal. Harus efektif. Jika Anda mengatakan mentalitas bos, ini sesungguhnya persoalan negara berkembang, proses transisi yang harus diselesaikan," tandasnya.

Dia menceritakan, salah satu proyek melalui mekanisme PPP yang dianggap sukses adalah proyek pembangkit listrik 2.000 megawatt di Jawa Tengah yang pekan lalu diresmikan Presiden Joko Widodo.

"Di balik itu, sebenarnya pemenang tender sudah ditunjuk tiga tahun lalu, tetapi bisa di-ground breaking setelah tiga tahun," tutupnya.