WE Online, Jakarta - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia saat ini sebagai pernyataan yang perlu diragukan. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja hampir 45.000 pekerja mengalami PHK.
"Belum lagi berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ratusan ribu pekerja mencairkan jaminan hari tua (JHT) yang bisa dijadikan indikasi (adanya PHK). Maka dari itu, saya mempertanyakan apa dasar Presiden Jokowi berkata demikian," kata Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Politisi Partai Nasdem itu khawatir Presiden Jokowi tidak mendapatkan laporan yang benar dari para pembantunya terkait jumlah PHK.
"Jangan sampai laporan yang diberikan hanya sekedar asal bapak senang (ABS). Sangat memprihatinkan apabila yang disampaikan seorang presiden tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga menyebabkan kesimpangsiuran informasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tidak menemukan adanya kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK di sejumlah daerah yang diakibatkan oleh melambatnya laju ekonomi di era kepemimpinanya saat ini.
Untuk memperkuat pernyataannya, Jokowi juga sudah bertanya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa tidak ada PHK besar-besaran.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
