Jangan Tunda Lagi Permasalahan Honorer

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menginginkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan tenaga honorer di depan Istana Negara, Rabu (10/2), harus disikapi serius oleh pemerintah dengan tidak lagi menunda-nunda permasalahan honorer tersebut.

"Permasalahan honorer itu harus menjadi perhatian serius jangan sampai pemerintah di mata publik menurun. Selama ini sudah banyak penuntutan dan tidak bisa menunda lagi jangan sampai ini jadi masalah politis," kata Yanuar Prihatin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Menurut Yanuar, aksi unjuk rasa tenaga honorer menunjukkan kesungguhan yang serius dan pemerintah tidak boleh mengabaikan aspirasi mereka apapun alasannya serta tidak bisa ditunda lagi aspirasinya.

Ketua DPP PKB itu juga melihat hambatan yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi sebenarnya dapat dipecahkan bersama DPR khususnya Komisi II saat dilakukannya beberapa kali rapat kordinasi mitra kerja.

"Hambatan yang dianggap menyulitkan untuk mengangkat tenaga honorer K2 itu tidak terlalu penting dan hambatan itu ada jalan keluar," tegasnya.

Yanuar membeberkan beberapa hambatan yang dikeluhkan Menteri Yuddy, di antaranya tidak bisa mengangkat tenaga honorer karena tidak adanya payung hukum.

Dirinya melihat persoalan payung hukum dapat dilakukan bersama Komisi II. "Jika Payung hukum tidak ada, kenapa tidak dicari misalnya merevisi UU," terangnya.

Di tempat terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meminta kepala sekolah maupun ketua yayasan untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa pertimbangan yang matang.

"Kami meminta kepala sekolah dan kepala yayasan untuk bersikap bertanggung jawab. Jangan angkat guru honorer tanpa pertimbangan matang, karena kasihan. Kelihatannya memang jumlahnya kecil, tetapi jika dikumpulkan semua maka jumlahnya besar," ujar Mendikbud di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan ada lonjakan jumlah guru honorer di Tanah Air. Pada 1999, jumlah guru honorer berjumlah 84.000, namun melonjak menjadi 812.000 pada 2015.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menampik disebut ingkar janji mengangkat tenaga honorer kategori 2 sebagai calon pegawai negeri sipil.

"Sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran," ujar Yuddy di Jakarta, Rabu (10/2).

Yuddy menyatakan pemerintah sudah berupaya keras untuk bisa mengangkat tenaga honorer K2 namun terkendala legalitas dan ketersediaan anggaran. (Ant)