Kepala BP Batam Koordinasi Dengan Kapolri

WE Online, Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipuetro berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengenai berbagai hal dalam pengembangan Batam.

"Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi pimpinan untuk berkoordinasi mengenai berbagai hal dan penyampaian laporan satu bulan terakhir kepada anggota DK (Dewan Kawasan)," kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono di Batam, Kamis (5/5/2016).

Pertemuan antara Kepala BP Batam bersama Wakil Ketua, Agus Tjahajana Wirakusuma, Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Junino Jahja, Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Eko Santoso Budianto, dan Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Gusmardi Bustami dilakukan pada Senin (2/5).

"Terdapat beberapa hal yang disampaikan Kepala BP Batam kepada Kapolri, permasalahan keamanan dan kenyamanan bagi iklim investasi di Batam," kata dia.

Permasalahan menjamurnya bangunan kios tanpa izin, rumah tidak berizin pada lahan produktif, rencana pembangunan waduk dan kawasan industri sebagai objek vital, dan adanya isu TKI illegal juga disanpaikan kepada Kapolri.

"Pak Hatanto dan rekan menyampaikan identifikasi peluang dan persoalan yang ia lakukan selama kurang lebih satu bulan masa kerjanya menjadi pimpinan baru BP Batam. Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga disampaikan," kata Purnomo.

Ia juga mengatakan kunjungan kerja tersebut disambut baik oleh Kapolri dan seluruh jajaran Mabes Polri yang hadir saat itu.

"Kapolri nenyambut baik dan menyarankan agar perlu ditegakan seluruh peraturan khususnya persoalan lahan di Batam," kata dia.

Menurut Kapolri, kata dia, perlu adanya aturan-aturan yang dijalankan dan disosialisasikan kembali kepada calon investor serta sikap tegas dalam menjalankan aturan.

Kapolri dalam pertemuan tersebut berharap kepada pimpinan BP Batam dan seluruh jajarannya agar dapat memberikan kinerja optimal dalam memberikan pelayanan baik kepada investor, stakeholder maupun masyarakat sehingga terciptanya iklim investasi yang setara dengan special economic zone di Asia Pasifik. (Ant)