Jokowi: Reforma Agraria Atasi Ketimpangan Ekonomi Pedesaan

Presiden Joko Widodo berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan.

"Semangat reformasi agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas reforma agraria di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Presiden berharap reforma agraria juga harus dapat menjadi cara baru menyelesaikan sengketa agraria, antara masyarakat dengan perusahaan, dan antara masyarakat dengan pemerintah.

"Saya minta kementerian dan lembaga-lembaga terkait melakukan langkah-langkah percepatan inplementasi reforma agraria," katanya.

Presiden mengatakan kebijakan peta tunggal atau "one map policy", meliputi langkah-langkah sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tidak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan sengketa agraria.

Jokowi juga meminta untuk menjalankan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset.

"Pendekatan ini sangat perlu sekali, jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya bahwa rakyat mengurus sertifikat bertahun-tahun tetapi yang gede-gede kalau ngurus sertifikat hanya sehari dua hari tiga hari. Harus terbalik," kata Presiden.

Jokowi meminta kepada para pembantunya untuk segera mengimplementasi program penyediaan akses tanah melalui redistribusi, terutama hak guna usaha yang tidak diperpanjang, tanah-tanah terlantar dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.

"Kawasan hutan juga sama, arahnya sekarang ke fungsi. Fungsi tentu saja terhadap manfaat bagi rakyat," katanya.

Presiden memerintahkan untuk melakukan edukasi serta penguatan pada masyarakat untuk memperbaiki tata guna sehingga lebih produktif.

Jokowi mengungkapkan telah memberikan target kepada menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN agar pensertifikatan tanah itu dilakukan dengan besar-besaran.

"Tadi angka-angkanya sudah diberikan kepada saya, berapa biaya yang diperlukan. Tapi saya kira kalau bisa kerja sama pemerintah provinsi, kabupaten/kota ini akan lebih mempercepat," katanya.

Presiden meminta untuk fokus ke dua atau tiga provinsi namun setiap tahun akan tambah sehingga paling tidak pensertifikatan bisa mencapsi lima juta per tahun sudah menjadi lompatan yang sangat besar.

"Saya tahu bahwa masih ada kekurangan juru ukur, namun saya kira terobosan menteri BPN akan segera dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan lapangan bisa diselesaikan dengan baik," harapnya. (Ant)