Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:41 WIB. Liga 1 (21/8) - Madura United 1 - 1 Persija
  • 20:01 WIB. Teror Barcelona - Kepolisian Spanyol peringatkan bahwa tersangka teror di Barcelona "berbahaya, dan kemungkinan bersenjata".
  • 19:41 WIB. Mekkah - Kebakaran landa sebuah hotel di Mekkah, 600 orang dievakuasi.
  • 19:40 WIB. Rusia - Otoritas Rusia sayangkan upaya penangguhan layanan visa oleh Amerika Serikat.
  • 19:39 WIB. Amerika Serikat - Otoritas Amerika Serikat tangguhkan layanan pemberian visa di Rusia.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Warga Amerika Serikat banjiri kota-kota yang menjadi jalur gerhana.
  • 19:31 WIB. Pilgub Jabar - Bima Arya mengaku sering komunikasi dengan Ridwan Kamil.
  • 19:31 WIB. OTT - KPK segel satu ruangan di PN Jaksel.
  • 19:30 WIB. OTT - KPK benarkan ada operasi OTT hari ini.
  • 18:18 WIB. Kolombia - Gereja di Kolombia gelar acara pengakuan dosa di sebuah mal.
  • 17:36 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi janji akan membuat rutin diskusi antar mantan presiden.
  • 17:35 WIB. Anak Presiden - Menteri Luhut membenarkan anak Presiden Jokowi tidak doyan proyek pemerintah.
  • 17:34 WIB. Rempah - Mentan janji akan kembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia.
  • 17:34 WIB. Freeport - Menteri Jonan sebut Freeport setujui jual sahamnya 51 persen ke Indonesia.

Ombudsman: Pemerintah Harus Kaji Ulang Kenaikan Tarif STNK

Foto Berita Ombudsman: Pemerintah Harus Kaji Ulang Kenaikan Tarif STNK
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan kenaikan tarif STNK sebab dalam proses penyusunannya pemerintah tidak melibatkan publik sehingga masyarakat kurang setuju atas kebijakan ini.

"Tentu ada hal yang perlu dicermati proses penyusunan PP itu kurang tepat karena kurang melibatkan publik. Yang kedua, ada yang perlu dicermati ini kan mengatur 27 item dan tidak bisa lagi dikorupsi oleh pihak kepolisian, nah sayangya masyarakat hanya tertuju pada tiga item saja," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (9/1/2017).

Adrianus menilai sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kurang begitu jelas sehingga masyarakat terlihat panik saat mendengar adanya kenaikan tarif tersebut. Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak terlalu panik dengan menyikapi permasalahan tersebut karena pemerintah pun memiliki niat baik atas kebijakan yang mereka ambil.

"Sosialisasi yang cerdas menurut saya sehingga publik jadi panik, tidak jelas. Masyarakat tak perlu panik seperti itu mungkin niat pemerintah baik," ujarnya.

Seperti diketahui, biaya STNK dan penerbitan BPKB berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 akan lebih tinggi pada 2017. Biaya STNK sepeda motor naik 100 persen mulai 6 Januari 2017.

Tag: Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Ciracira.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91