Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Obligasi - Reliance Capital Management optimistis rating surat utang WOM Finance tidak akan turun setelah akuisisi rampung.
  • Gambia - Gambia melakukan pelantikan presiden baru, Adama Barrow, di Senegal.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. mengincar nasabah super kaya  di bisnis kartu kreditnya tahun ini.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. meluncurkan OCBC NISP Voyage, kartu kredit yang terbuat dari logam.

Kejagung Gaet KPK Susun Kasasi La Nyalla

Foto Berita Kejagung Gaet KPK Susun Kasasi La Nyalla
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kejaksaan Agung bekerja sama dengan KPK untuk menyiapkan pengajuan kasasi atas putusan bebas Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

"(Kami datang) dalam rangka penyusunan memori kasasinya La Nyalla. Kalau sudah berkordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung, tentu memori kasasinya kita harap agar Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan seadil-adilnya," kata Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Timur Rudi Prabowo Aji di gedung KPK Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Pada 27 Desember 2016 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membebaskan La Nyalla Mattalitti dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kajati Jatim dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pengembangan ekonomi provinsi Jatim sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp26,654 miliar dan mendapatkan keuntungan pribadi sejumlah Rp1,1 miliar.

Padahal, JPU menuntut La Nyalla 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Atas putusan itu, Jaksa Agung Prasetyo langsung menyatakan mengajukan kasasi ke MA.

"Ini mengenai penyusunan memori (kasasi) terkait alasan-alasan kita dalam pengajuan kasasinya seperti apa. Kita hanya membahas sebatas itu, yang lain tidak kita bahas karena kami kordinasi dalam hal teknis penyusunan saja," tambah Rudi.

Sedangkan Koordinator Unit Koordinasi Supervisi Penindakan KPK Mochamad Rum menjatakan KPK sejak awal melakukan supervisi kasus La Nyalla.

"KPK sejak awal dalam kasus La Nyala melakukan supervisi. Prinsipnya KPK tetap membantu tindak lanjut putusan bebas dalam penyusunan memori kasasi," kata Rum yang juga merupakan jaksa yang ditugaskan di KPK tersebut.

KPK pun tetap yakin terhadap tuntutan awal JPU yang menilai bahwa La Nyalla melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita tetap yakin perjuangan penegakan keadilan. Kalau sekarang ini hanya khusus penyusunan memori kasasi karena dari awal kasus ini ada 3 kali kegagalan praperadilan sehingga KPK membantu proses pemindahan persidangan ke Jakarta dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk saat ini tahapan putusan akhir, KPK tetap mengawal itu," tambah Rum.

Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Desember 2016, majelis hakim yang terdiri atas Sumpeno, Baslin Sinaga, Masud, Sigit dan Anwar menyatakan bahwa La Nyalla tidak terbukti merugikan keuangan negara.

"Terlepas dari alasan penuntut umum yang menyatakan penyelewengan hibah merugikan keuangan negara hingga Rp26,5 miliar sudah dipertanggungjawabkan oleh saksi Diar Kusuma Putra (Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Kadin Jatim) dan saksi Nelson Sembiring (Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim) yang sudah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya dan diterapkan pasal 55 sehingga jelaslah terdakwa La Nyalla tidak pernah dilibatkan dalam perkara dana hibah tersebut sehingga kerugian negara Rp26,5 miliar tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya kepada terdakwa La Nyalla karena sudah ditanggung oleh Diar dan Nelson," kata anggota majelis hakim Sigit.

Sedangkan mengenai keuntungan Rp1,1 miliar yang dalam tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jawa Timur dari hasil penjualan saham IPO Bank Jatim yang pembelian dananya disebut menggunakan dana hibah, hakim mengatakan uang pembelian saham itu sudah dikembalikan.

"Terkait uang Rp1,1 miliar, majelis hakim mempertimbangkan, di persidangan telah diperiksa saksi dan ahli. Dari keterangan saksi Diar dan Nelson, menyatakan pinjaman adalah penggunaan dana hibah sudah dikembalikan pada 2012, tapi tidak dibuat kuitansi resmi karena hanya dengan catatan kecil. Saksi Diar menyatakan terdakwa diminta untuk melengkapi administrasi karena ada yang telah ketelingsut," papar anggota majelis hakim Masud.

Meski diputus bebas, namun ada dua hakim yang menyatakan "dissenting opinion" (pendapat berbeda) yaitu hakim Sigit dan Anwar.

"Dana hibah tidak dibenarkan untuk digunakan di luar kegunaan yang disusun dalam proposal. Di satu sisi, telah mendelegasikan, tapi di sisi lain terdakwa tetap memantau penggunaannya dan mendatangi anak buahnya dengan demikian terdakwa tetap harus dimintai pertanggungjawabannnya," kata hakim Sigit. (Ant)

Tag: La Nyalla Mahmud Matalitti, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5298.948 4.164 539
2 Agriculture 1918.809 -0.646 21
3 Mining 1397.304 -5.931 43
4 Basic Industry and Chemicals 537.652 1.169 66
5 Miscellanous Industry 1351.421 3.608 42
6 Consumer Goods 2345.216 -7.413 39
7 Cons., Property & Real Estate 523.147 1.423 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.979 1.438 56
9 Finance 806.126 -0.007 89
10 Trade & Service 854.274 7.991 122
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 50 67 17 34.00
2 WICO 50 67 17 34.00
3 WAPO 53 67 14 26.42
4 UNIC 2,190 2,720 530 24.20
5 POLY 61 75 14 22.95
6 ARII 366 430 64 17.49
7 PGLI 55 61 6 10.91
8 GZCO 103 113 10 9.71
9 LPIN 5,500 6,000 500 9.09
10 ASRI 380 412 32 8.42
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,850 3,640 -1,210 -24.95
2 MGNA 139 121 -18 -12.95
3 BCIP 210 183 -27 -12.86
4 OASA 454 410 -44 -9.69
5 YULE 77 71 -6 -7.79
6 BINA 466 430 -36 -7.73
7 MITI 68 63 -5 -7.35
8 MCOR 210 198 -12 -5.71
9 JKON 620 590 -30 -4.84
10 MASA 268 256 -12 -4.48
No Code Prev Close Change %
1 GZCO 103 113 10 9.71
2 ISSP 232 232 0 0.00
3 BIPI 136 141 5 3.68
4 BWPT 320 312 -8 -2.50
5 BUMI 426 420 -6 -1.41
6 SRIL 256 252 -4 -1.56
7 ASRI 380 412 32 8.42
8 BABP 76 79 3 3.95
9 PBRX 432 440 8 1.85
10 LMAS 50 67 17 34.00