Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Ekonomi - Bank Dunia nilai dinamika politik Indonesia terkini tidak terlalu pengaruhi iklim investasi.
  • Cyber - Kementerian BUMN dan Telkom menyatakan siap untuk jadi pelaksana Badan Cyber Nasional.
  • Cabai - Harga cabai di pasar-pasar di Pangkalpinang bergerak turun.
  • Freeport - Kementerian BUMN ingin cepat beli saham dari Freeport Indonesia sebanyak 51 persen sesuai PP 1/2017. 
  • Pelindo III - Pelindo III tambah kekuatan alat produksi berupa 15 unit kapal tunda.

APBN Harus Jadi Instrumen Fiskal Terpercaya Agar Berdampak pada Pembangunan

Foto Berita APBN Harus Jadi Instrumen Fiskal Terpercaya Agar Berdampak pada Pembangunan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen fiskal yang terpercaya dan kredibel agar berdampak positif kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Kami ingin APBN menjadi instrumen fiskal yang kredibel, yaitu yang dipercaya. Kalau dipercaya, artinya 'what you say, its what to happen," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Kementerian Keuangan 2017 di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Sri Mulyani menjelaskan pengelolaan APBN dengan lebih akuntabel menjadi penting karena saat ini kondisi lebih transparan dan defisit anggaran harus dijaga agar tidak melebihi target yang diperkenankan dalam UU yaitu tiga persen terhadap PDB.

Ia menambahkan upaya itu telah dilakukan pemerintah tahun lalu dengan melakukan penyesuaian dalam postur belanja kementerian lembaga, setelah penerimaan dari sektor pajak diperkirakan tidak mencapai target karena berbagai hal. "Dalam mengelola APBN, penerimaan tidak harus persis, tapi belanjanya persis. Jadi hidup kita jadi tidak pasti, maka ini harus kita kelola. Kami belajar sangat banyak dari 2016. Kami harapkan 2017, bisa tercipta kepastian yang lebih baik," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani memastikan salah satu upaya untuk menjaga kinerja anggaran agar lebih kredibel adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pajak, yang selama ini realisasinya selalu di bawah target yang ditetapkan dalam APBN. "Pajak terhadap PDB hanya 10 persen atau hampir 11 persen. Indonesia termasuk yang sangat kecil 'tax ratio'nya. Orang katakan itu jelek, atau potensi untuk menjadi bagus. Saya ingin kita implementasikan keduanya, dengan menaikkan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan," katanya.

Selain itu, tambah dia, mewaspadai risiko global dengan memperhatikan kondisi ekonomi di Amerika Serikat maupun Tiongkok juga penting, karena secara tidak langsung hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi kredibilitas APBN. "Lingkungan global masih sangat tidak pasti, dan saya lihat pertumbuhan ekonomi di 2014-2016 masih 'early recovery', maka perlu berhati-hati untuk desain APBN 2017. Apalagi ada faktor 'shock' karena penerimaan negara tidak mencapai target," kata Sri Mulyani.

Dengan penyusunan APBN yang lebih realistis tersebut, maka APBN tidak hanya menjadi instrumen yang bisa membawa dampak positif terhadap pembangunan, namun juga bisa menjawab persoalan terkait kesenjangan, kemiskinan maupun pengangguran. (Ant)

Tag: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ekonomi Indonesia

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5266.938 -3.073 541
2 Agriculture 1885.940 12.223 21
3 Mining 1396.131 1.193 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.340 -1.838 66
5 Miscellanous Industry 1334.917 11.556 42
6 Consumer Goods 2335.552 -13.929 39
7 Cons., Property & Real Estate 518.602 0.971 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1053.013 5.208 56
9 Finance 801.764 0.204 89
10 Trade & Service 847.173 -4.711 122
No Code Prev Close Change %
1 BINA 338 422 84 24.85
2 OASA 292 364 72 24.66
3 HOTL 149 180 31 20.81
4 BIPI 115 137 22 19.13
5 SMDM 81 95 14 17.28
6 SSIA 525 605 80 15.24
7 IBST 1,850 2,100 250 13.51
8 BOLT 855 970 115 13.45
9 MYTX 62 70 8 12.90
10 NRCA 386 434 48 12.44
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 320 248 -72 -22.50
2 TALF 420 360 -60 -14.29
3 CENT 161 142 -19 -11.80
4 BNLI 745 670 -75 -10.07
5 JAWA 173 157 -16 -9.25
6 MCOR 212 193 -19 -8.96
7 AMRT 615 560 -55 -8.94
8 LMPI 162 148 -14 -8.64
9 INAF 4,100 3,750 -350 -8.54
10 SMBR 2,180 1,995 -185 -8.49
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 115 137 22 19.13
2 BUMI 410 420 10 2.44
3 DSFI 164 175 11 6.71
4 MCOR 212 193 -19 -8.96
5 WSBP 585 590 5 0.85
6 LEAD 128 133 5 3.91
7 INCO 2,510 2,490 -20 -0.80
8 BRMS 77 80 3 3.90
9 SSIA 525 605 80 15.24
10 AGII 910 915 5 0.55