Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:55 WIB. Provider - Ketua ATSI: Sudah saatnya pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang tarif layanan data.
  • 15:24 WIB. Samsung - Samsung Bixby dapat interaksi dengan aplikasi populer android.
  • 15:18 WIB. Provider - Indosat: Perang tarif data, operator bisa masuk jurang.
  • 15:01 WIB. FIF - Federal International Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp33 triliun hingga akhir 2017.
  • 14:59 WIB. FIF - Federal International Finance membukukan penyaluran pembiayaan hingga Rp17 triliun per Juni 2017.
  • 14:42 WIB. Provider - KPPU tolak permohonan tarif bawah Indosat.
  • 14:40 WIB. Amazon - Amazon sematkan Alexa pada smartphone.
  • 14:35 WIB. Acer - Acer gelar Acer Day serentak di 12 negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
  • 14:34 WIB. HMETD - Verena Multi Finance meraih dana senilai Rp177,3 miliar melalui rights issue I.
  • 14:34 WIB. Kemendag - Kemendag mempertimbangkan pencabutan izin Indo Beras Unggul karena diduga melakukan penipuan isi beras.
  • 13:52 WIB. Piala Emas - Kosta Rika akan menghadapi Amerika Serikat dalam semifinal Piala Emas pada 23 Juli mendatang.
  • 13:49 WIB. London - Chelsea akan segera merampungkan transfer Alvaro Morata dengan nilai transfer mencapai US$80 juta.
  • 13:48 WIB. Monaco - AS Monaco ancam akan menuntut klub yang melakukan pendekatan ilegal kepada Kylian Mbappe.
  • 13:01 WIB. BBRI - Bank Rakyat Indonesia mengatakan prospek kredit tambang masih positif.

INDEF: Sektor Infrastruktur Lebih Tepat Dibiayai Perbankan Syariah

Foto Berita INDEF: Sektor Infrastruktur Lebih Tepat Dibiayai Perbankan Syariah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebutuhan pendanaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun kedepan ditaksir mencapai Rp4,900 triliun. Hal tersebut menjadi gula-gula tersendiri bagi sektor perbankan untuk masuk dan membiayai ragam proyek infrastruktur tanah air.

Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan pembiayaan yang bersifat jangka panjang seperti pembiayaan proyek infrastruktur dan juga sektor riil seperti pertanian, perkebunan dan juga properti sangat tepat dibiayai dengan skema syariah. Pasalnya melalui skema ini bunga dan resiko atas proyek yang ditanggung, baik itu oleh debitur maupun kreditur bersifat tetap. “Kalau di Konvensional kan bunganya fluktuatif, jadi tidak tepat untuk pembiayaan jangka panjang,” katanya kepada wartaekonomi, Rabu (11/1/2017).

Lebih lanjut dirinya mengatakan dengan pembiayaan syariah segala hal yang sifatnya bunga dan juga resiko sudah disepakat diawal, jadi mengurangi resiko kerugian di salah satu pihak. Untuk itu, perbankan syariah harus lebih agresif dan kreatif lagi dalam mengelola portofolio kreditnya untuk lebih tepat sasaran.

Meski begitu, Enny menambahkan untuk menggenjot pembiayaan di sektor infrastruktur dibutuhkan dana pihak ketia (DPK) yang berkualitas dan juga kuat. Nah selama ini dana pihak ketiga yang ada hanya bersifat jangka pendek, artinya perbankan syariah bakal mengalami kesulitan likuiditas secara jangka panjang jika hanya mengandalkan dana murah saja.

“Sukuk merupakan instrumen pendanaan yang baik, tetapi pengelolaan DPK dengan baik juga harus tetap dilakukan, agar volumenya terus bertambah dan juga kuat,” tutupnya.

Tag: Infrastruktur, Keuangan Syariah

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5825.208 18.518 558
2 Agriculture 1788.737 13.505 18
3 Mining 1476.890 7.291 44
4 Basic Industry and Chemicals 622.547 -0.749 67
5 Miscellanous Industry 1448.236 10.992 41
6 Consumer Goods 2518.016 15.644 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.901 2.296 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1187.750 3.619 60
9 Finance 956.887 1.979 89
10 Trade & Service 916.105 -1.985 129
No Code Prev Close Change %
1 MABA 975 1,215 240 24.62
2 PALM 352 420 68 19.32
3 SIMA 580 690 110 18.97
4 TBMS 1,070 1,250 180 16.82
5 SQMI 510 585 75 14.71
6 BINA 1,100 1,250 150 13.64
7 AGRS 334 378 44 13.17
8 WICO 386 436 50 12.95
9 ARII 545 615 70 12.84
10 BBHI 222 250 28 12.61
No Code Prev Close Change %
1 HOME 298 224 -74 -24.83
2 IBST 2,600 2,000 -600 -23.08
3 MFMI 900 770 -130 -14.44
4 CNTX 700 600 -100 -14.29
5 MLPT 795 695 -100 -12.58
6 MREI 3,500 3,130 -370 -10.57
7 OKAS 83 75 -8 -9.64
8 SAFE 388 352 -36 -9.28
9 BMSR 130 119 -11 -8.46
10 GPRA 166 154 -12 -7.23
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 356 4 1.14
2 ADHI 1,955 2,180 225 11.51
3 INDY 885 945 60 6.78
4 WSBP 440 430 -10 -2.27
5 LEAD 65 64 -1 -1.54
6 PBRX 535 540 5 0.93
7 TLKM 4,600 4,630 30 0.65
8 ADRO 1,765 1,820 55 3.12
9 WIKA 1,975 2,010 35 1.77
10 BUMI 350 344 -6 -1.71