Kadin Harapkan Pemerintah Temukan Solusi Terkait Freeport

Ketua Kadin Rosan P Roeslani mengharapkan pemerintah bisa menemukan solusi terkait sengketa izin pertambangan dengan PT Freeport yang terancam diselesaikan di ranah arbitrase.

"Harus dicari solusinya, karena arbitrase bisa merugikan kedua belah pihak," kata Rosan saat ditemui di sela-sela acara dialog perpajakan pengusaha dengan Ditjen Pajak di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Rosan menilai proses penyelesaian sengketa di arbitrase bisa memakan biaya, waktu maupun pikiran. Selain itu solusi yang diharapkan belum tentu bisa menyenangkan pemerintah dan PT Freeport.

Ia pun menyarankan kedua belah pihak kembali bernegosiasi untuk mencari jalan terbaik dengan mengacu apa yang sudah tercantum dalam kontrak karya.

"Saya tidak memihak Freeport, tapi kontrak yang sudah disepakati harus dihormati, itu saja patokannya," katanya.

Menurut Rosan, segala persoalan yang ditimbulkan dari pelanggaran kontrak karya, bisa memberikan sinyal negatif kepada dunia usaha dan melahirkan ketidakpastian atas kesepakatan bisnis di Indonesia.

"Apa yang sudah dikontrakkan harus dipatuhi kedua belah pihak, kalau ada salah satu pihak tidak sesuai dengan yang disepakati, bisa memberikan sinyal salah ke banyak pihak," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya solusi tegas antara Pemerintah dengan PT Freeport, yang bisa memberikan kepastian berusaha di Indonesia dalam jangka panjang.

"Pemerintah bukan harus mengalah, tapi patokan kita pada kontrak. Kalau kontrak tidak dihormati, akan susah. Kita 'fair' sajalah," tegas Rosan. (Ant)