Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:52 WIB. AIA -¬†AIA Financial Cervices menyerahkan dana CSR¬†sebesar Rp300 juta ke Badan Amil Zakat Nasional.
  • 21:50 WIB. e-KTP - DPD Golkar se-Indonesia solid dukung Setnov.
  • 21:49 WIB. Pilpres - PKB harap pilpres 2019 digandeng Jokowi.
  • 21:49 WIB. e-KTP - Golkar harap KPK berpegang pada fakta hukum.
  • 21:48 WIB. Pilpres - PKB: Presidential Threshold bukan untuk hasilkan capres tunggal.
  • 21:46 WIB. Narkotika - BNN sebut Pretty Asmara tak pernah jadi duta antinarkoba.
  • 21:45 WIB. Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja pesan kepada Sandiaga tunduk kepada pemerintah pusat.
  • 21:44 WIB. Jakarta - Sandiaga dapat pesan dari mantan Gubernur DKI.
  • 21:43 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi usul program sosial jadi PR untuk pelajar.
  • 21:43 WIB. SMS Ancaman - HM: Berkas Hary Tanoe masih di Polri.
  • 21:42 WIB. Makassar - Dishub Makassar akui macet karena kelebihan kendaraan.

Presiden Diminta Perpanjang Masa Tugas KPU-Bawaslu

Foto Berita Presiden Diminta Perpanjang Masa Tugas KPU-Bawaslu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Fraksi PAN meminta Presiden Joko Widodo memperpanjang masa kerja komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu saat ini karena menolak hasil seleksi calon komisioner kedua institusi tersebut, kata Sekretaris FPAN Yandri Susanto.

"Kemungkinan FPAN akan menunda uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU-Bawaslu dengan beberapa pertimbangan. Batas akhir masa tugas komisioner KPU-Bawaslu saat ini adalah 12 April sehingga Presiden harus memperpanjang masa tugas mereka," kata Yandri di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Dia mengatakan perpanjangan itu hingga terpilihnya komisioner KPU-Bawaslu definitif, paling lambat Juni 2017 dan Presiden cukup mengeluarkan Surat Keputusan (SK), tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Yandri menjelaskan usulan itu agar komisioner KPU-Bawaslu yang baru tidak dipertanyakan semua pihak misalnya terkait proses seleksinya.

"Hal itu agar prosesnya tidak dipertanyakan karena dikhawatirkan 'output' banyak membuat kegaduhan dan mendapatkan komisioner KPU-Bawaslu yang tepat serta tepat," ujarnya.

Yandri mengatakan FPAN mempertanyakan proses seleksi yang dilakukan Pansel yang memunculkan 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi Pansel misalnya mengapa komisioner Bawaslu petahana tidak ada yang lolos seleksi sementara seluruh komisioner KPU petahana lolos.

"Infonya mereka yang tidak lolos karena tidak setuju uji materi UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada terkait pasal yang mengharuskan konsultasi penyelenggara pilkada dengan DPR dan pemerintah," katanya.

Yandri menegaskan bukan ranah Pansel untuk mengurusi institusi tidak menguji materi sebuah UU namun seharusnya fokus pada kualitas calon yang diseleksi.

Namun dia mengatakan kalau pun komisioner Bawaslu petahana ada yang lolos ikut uji kelayakan di DPR, belum tentu akan dipilih karena pihaknya akan melihat kemampuan yang bersangkutan. (Ant)

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU), bawaslu, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78