Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:55 WIB. Samsung - Samsung galaxy s8 dan galaxy s8 plus hadir degan 8 fitur terbarunya.
  • 21:48 WIB. Startup - Progres renovasi rumah, kini bisa dipantau via smartphone.
  • 21:48 WIB. Golkar- Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla meminta agar DPP segera mengambil langkah penyelamatan partai usai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.
  • 21:45 WIB. The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel versi PC nantinya akan tampil dengan 5000 dialog baru.
  • 21:44 WIB. KPK- Jubir Kepresiden Johan Budi membantah jika Istana mendukung kerja Pansus Angket untuk melemahkan KPK.
  • 21:42 WIB. GMPG- Generasi Muda Partai Golkar mendesak Setya Novanto mundur karena telah jadi tersangka dalam kasus e-KTP.
  • 21:42 WIB. Tiongkok - Tiongkok kembangkan teknologi deteksi tindak kriminal dini dengan perusahaan software bernama could walk.
  • 21:41 WIB. PBB- Ketua MU KH Ma'roef Amin meminta agar PBB turun tangan dalam kasus pemblokiran Masjidil Aqsa.
  • 21:39 WIB. NU- Mensos Khofifah menyayangkan pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta agar kader NU satu suara di Pilgub Jatim.
  • 21:36 WIB. KPK- Anggota Pansus Angket KPK M Misbakhun meminta pihak tertentu untuk tidak mempengaruhi Jokowi guna mengintervensi Pansus Angket KPK.
  • 21:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi pamerkan cuplikan MIUI 9 dengan sejumlah fitur baru.
  • 21:34 WIB. KPK- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menjamin Jokowi tidak akan melemahkan KPK dan mengintervensinya.
  • 21:33 WIB. KPK- Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai kerja Pansus Angket KPK makin tak jelas karena mengundang mantan anak buah M Nazarudin.
  • 21:28 WIB. Samsung - Samsung akan kejar Lenovo dengan rakit ponsel lipat.
  • 21:12 WIB. JLNT - Grab imbau pengemudinya tidak lewati jalan layang Casablanca.

Menteri Darmin: Era Keterbukaan Informasi Pajak Sedang Terjadi

Foto Berita Menteri Darmin: Era Keterbukaan Informasi Pajak Sedang Terjadi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan era keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan terjadi di seluruh dunia dan tidak ada tempat bersembunyi untuk penghindaran pajak.

"Kita tekankan bahwa keterbukaan informasi ini adalah level of playing field sedunia. Sehingga kalau anda tanyakan, kemana orang mau memindahkan rekeningnya? di negara lain juga sama aturannya," kata Darmin dalam jumpa pers mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Jakarta, Kamis (18/5/2018).

Darmin mengatakan Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) dan karenanya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Perppu ini akan didukung oleh peraturan turunan, berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang akan memberikan penjelasan mengenai tata kelola maupun protokol implementasi AEOI, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data nasabah bagi kepentingan pribadi.

"Saya kira ini penting, harus ada aturan main, bahwa siapapun aparat pajak, demi semua data terkait perpajakan seseorang atau perusahaan, wajib dirahasiakan. Sehingga kemungkinan penyalahgunaan, dikurangi atau dihilangkan sama sekali," kata Darmin.

Ia menegaskan kerahasiaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini sangat penting, karena tidak boleh disalahgunakan, apalagi hal itu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan oknum pembocor rahasia bisa dituntut dengan hukuman pidana.

"Di UU KUP ada pasal yang mengatur bahwa petugas pajak wajib merahasiakan. Kalau dilanggar, pidananya ada," ujar mantan Direktur Jenderal Pajak ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan dan siap melakukan sosialisasi terhadap para nasabah.

"Melalui pemahaman yang baik, tentu implementasi Perppu ini bisa berjalan baik. OJK tentu akan mendorong sosialisasi dan menambah pemahaman dengan pelaku industri," katanya.

Ia menambahkan OJK akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam masa transisi ini, termasuk menyiapkan protokol agar tidak terjadi malpraktek maupun tindakan yang tidak sesuai, yang bisa merugikan industri keuangan maupun nasabah.

"Komunikasi terus berlangsung intens. Kita juga siapkan protokol untuk memberikan penjelasan, tidak hanya kepada industri tapi juga nasabah, karena kita juga ingin berperan dalam meningkatkan tax ratio," ujar Muliaman.

Muliaman mengatakan kesiapan operasional teknis terkait implementasi AEOI bisa memberikan rasa aman kepada nasabah, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan serta ketidaknyamanan yang berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan. 

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan hingga saat ini belum terlihat adanya dampak berlebihan dari terbitnya Peraturan hukum ini dari kalangan perbankan, karena likuiditas di sektor keuangan masih terjaga dengan baik.

"Semua dalam keadaan terkendali dengan baik. Saya merasa ini harus disukseskan, karena diantara negara berkembang, tax ratio Indonesia baru 11 persen, ini perlu diperbaiki. Kita tidak perlu menarik dana dari bank, mau ditaruh dimana kalau diluar juga otomatis menerapkan AEOI," kata Agus.

Ia memastikan Bank Indonesia akan terus mengikuti perjalanan pelaksanaan AEOI, karena kebijakan ini memberikan manfaat positif bagi reformasi fiskal terutama kinerja penerimaan pajak, sehingga disiplin terhadap pengelolaan APBN tetap terjalin dengan optimal.

Komunikasi Politik

Terkait komunikasi politik dengan DPR dengan lahirnya Perppu ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan melakukan konsultasi dengan lembaga legislatif, karena penerbitan peraturan hukum ini sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional dari implementasi AEOI.

"Saya yakin DPR menginginkan yang terbaik bagi negeri ini, karena ini konsisten dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pengampunan Pajak serta konsisten untuk memperbaiki penerimaan pajak dan kepentingan nasional terhadap perjanjian internasional, yang kalau kita tidak ikut, malah merugikan kita," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi AEOI mulai September 2018, dan karenanya harus membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Untuk itu, Perppu yang berlaku sejak 8 Mei 2017 ini menjadi penting karena apabila peraturan hukum tidak terbit, Indonesia bisa dinyatakan sebagai negara gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yang akan mengakibatkan kerugian signifikan.

Beberapa kerugian itu adalah menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

Saat ini, dipastikan sebanyak 139 negara atau yuridiksi, diantaranya beberapa negara "surga pajak" (tax haven), telah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan guna kepentingan perpajakan sebagai upaya menutup ruang penghindaran pajak. (Ant)

Tag: Darmin Nasution, Pajak, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,570.25 3,533.57
British Pound GBP 1.00 17,441.92 17,266.01
China Yuan CNY 1.00 1,983.70 1,963.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,387.00 13,253.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,607.86 10,496.38
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.68 1,697.49
Dolar Singapura SGD 1.00 9,833.98 9,729.11
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,601.21 15,441.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,127.80 3,093.60
Yen Jepang JPY 100.00 12,051.67 11,929.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5813.535 11.948 558
2 Agriculture 1775.125 -8.877 18
3 Mining 1460.144 -2.263 44
4 Basic Industry and Chemicals 614.134 -6.140 67
5 Miscellanous Industry 1385.020 -17.379 41
6 Consumer Goods 2514.902 9.064 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.301 -1.949 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1202.223 11.802 60
9 Finance 959.244 4.280 89
10 Trade & Service 924.835 5.738 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 408 510 102 25.00
2 BRAM 11,450 13,700 2,250 19.65
3 MABA 1,890 2,150 260 13.76
4 IKBI 380 430 50 13.16
5 HERO 1,085 1,220 135 12.44
6 BIPP 92 103 11 11.96
7 RODA 142 158 16 11.27
8 WOOD 232 258 26 11.21
9 MARK 448 498 50 11.16
10 TMPO 180 200 20 11.11
No Code Prev Close Change %
1 DOID 770 680 -90 -11.69
2 INDR 1,210 1,075 -135 -11.16
3 LPGI 5,925 5,300 -625 -10.55
4 KARW 222 200 -22 -9.91
5 DNAR 288 260 -28 -9.72
6 JPFA 1,320 1,200 -120 -9.09
7 AGRS 358 330 -28 -7.82
8 AGRO 675 625 -50 -7.41
9 MLIA 530 494 -36 -6.79
10 RMBA 458 428 -30 -6.55
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 370 8 2.21
2 AISA 1,255 1,185 -70 -5.58
3 DOID 770 680 -90 -11.69
4 TLKM 4,650 4,720 70 1.51
5 ASII 8,225 8,100 -125 -1.52
6 PBRX 510 505 -5 -0.98
7 ICON 133 130 -3 -2.26
8 INDY 840 810 -30 -3.57
9 WOOD 232 258 26 11.21
10 BBCA 18,575 18,575 0 0.00