Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran, Menhub Tekankan Tiga Poin Ini

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekan tiga poin yang mesti dipenuhi angkutan Lebaran menghadapi arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2017. Ketiga poin tersebut adalah keselamatan, keamanan dan pelayanan prima. Bila ketiga poin tersebut mampu dijalankan dengan baik, pelaksanaan mudik tahun ini diyakini jauh lebih baik, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Terdapat tiga hal yang mesti ditekankan dalam angkutan mudik yakni safety (keselamatan), security (keamanan) dan service (pelayanan). Untuk aspek safety tadi sudah ditandai dengan bantuan life jacket dari Pelindo IV. Saya juga sudah meminta Pelni untuk melakukan ramp check (uji kelayakan) kapal dan jangan sampai ada kelebihan muatan penumpang," kata Budi, di sela-sela pemantauannya posko angkutan Lebaran di Pelabuhan Makassar, belum lama ini.

Menjelang Lebaran, Menteri Budi mengecek langsung angkutan lebaran di tiga kota yang berada di pulau berbeda. Pemantauan tersebut dituntaskannya dalam sehari. Sebelum ke Makasssar, Menteri Budi telah meninjau sarana dan prasarana di Bandara dan Pelabuhan Balikpapan. Orang nomor satu di Kementerian Perhubungan itu juga melaksanakan hal serupa di Banyuwangi. Fokus pemantauan memang tertuju pada pelabuhan, bandara dan stasiun kereta api.

Pemantauan kesiapan angkutan Lebaran, Menteri Budi menyebut dimaksudkan untuk memastikan kualitas, keamanan, serta kenyamanan masyarakat selama masa mudik. Selain itu, ia juga ingin mengecek perkembangan tarif angkutan, baik di darat, laut, maupun udara. Sejauh ini, Menteri Budi menyebut tarif angkutan masih kompetitif. Belum ada lonjakan berarti meski trafik penumpang mulai meningkat.

Salah satu tarif angkutan yang dicek meliputi jalur laut Balikpapan-Surabaya. Tiket Pelni untuk jalur tersebut, menurut Menteri Budi, berkisar pada harga normal yakni Rp400 Ribu. Untuk jalur lain, pergerakannya juga diklaimnya masih normal.

Menteri Budi mengingatkan perusahaan angkutan agar tidak sembarangan mengubah tarif. Perubahan maksimal 30 persen dari ambang batas atas dan bawah. Jika melanggar, perusahaan terancam sanksi. Kemenhub ditegaskannya tidak segan mencabut izin perusahaan angkutan bandel yang melakukan pelanggaran. "Kalau sudah keterlaluan bisa dicabut izinnya. Untuk tahap awal ya diperingati dulu," ucapnya.

Pada tahun ini Kemenhub memperkirakan jumlah pemudik di seluruh Indonesia sebanyak 19 juta orang. Pertumbuhan terbesar ada pada angkutan udara mencapai 5,4 juta orang. Adapun untuk pemudik yang menggunakan angkutan laut dan angkutan darat, kata dia, pertumbuhannya relatif stagnan. Menteri Budi sendiri mengharapkan agar angkutan laut ke depannya bisa lebih populer.