Awas! Mendagri Sudah Tau Modus Kepala Daerah Mark Up Anggaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah harus memiliki inovasi untuk melakukan percepatan pembangunan.

"Wali kota harus punya imajinasi bagaimana memajukan kotanya," kata Tjahjo Kumolo di sela Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7/2017).

Menurut Mendagri, struktur pemerintahan daerah tidak hanya gubernur, wali kota dan bupati saja, tetapi juga termasuk TNI, Polri hingga mitra strategis yakni DPRD, sebab menjalankan pembangunan wali kota harus merangkul berbagai kalangan tersebut.

"Dalam mengambil kebijakan, wali kota juga harus memahami area rawan korupsi, karena sudah banyak contoh bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai daerah," ujarnya.

Ia mengemukakan sebagian besar tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah terjadi dalam perencanaan anggaran. Saat ini hampir 98 persen tindak pidana korupsi di daerah terjadi di perencanaan anggaran. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, tindak pidana korupsi kebanyakan dana hibah dan bantuan sosial.?

"Indikasi tindak pidana korupsi di perencanaan penganggaran adalah penggelembungan anggaran (mark-up), tidak fokus, bahkan tiba-tiba mengubah mata anggaran," ucapnya. (ant)