LAPK Sumut: Pemerintah Harus Intervensi Harga Garam

Sekretaris Lembaga Advokasi dan?Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Padian Adi mengatakan, tampaknya pemerintah?tidak memiliki perhatian dengan kenaikan harga garam yang mencapai 200% sejak tiga pekan terakhir.?

Melambungnya, harga ini disinyalir akibat tindakan kartel. Oleh karenanya, pemerintah didesak melakukan intervensi agar harga stabil.?

"Pemerintah tidak punya perhatian serius terhadap harga garam. Ini berkaca dari harga kebutuhan pokok pada saat puasa dan menjelang lebaran begitu stabil," katanya Rabu (26/7/2017).

Dikatakannya, kenaikan harga garam disebabkan adanya indikasi permainan, bukan karena faktor kenaikan kebutuhan. Sebab kebutuhan garam ini secara nasional masih terkait impor.?

Oleh karenanya, pemerintah melalui kementerian terkait harus hadir melakukan intervensi. "Dugaan yang paling kencang penyebab harga naik, apakah fakta-fakta kondsi kebutuhan pokok secara nasional," ujarnya.

Harusnya dengan lonjakan harga ini, kementerian terkait harus melakukan intervensi. Karena jika pemerintah mau melakukan intervensi diyakini dapat menekan harga. Hal ini berkaca dari lebaran, dimana pemerintah mampu membuat harga stabil seperti beras, minyak garam dan kebutuhan lainnya.?

"Tapi tentu dalam kaitan kementerian saja, namun harus melibatkan satgas pangan juga," katanya.?

Sebab dalam distribusi pangan ini tidak besar,tapi dalam distribusinya besar juga. Intervensi menjadi salah satu upaya untuk menstabilkan harga.?

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah untuk mempublikasikan pasokan dan kebutuhan garam ini. Agar masyarakat juga bisa mengawasi ?harga eceran tertinggi (HET). Artinya, harga di pasar bisa tetap?

stabil. Karena selama ini, masyarakat tidak tahu HET garam dipasaran. Masalah ini diharapkan pemerintah bisa menyelesaikan ini. "Instrumen ini langkah awal dengan melakukan intevensi," pungkasnya.