Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pertemuan SBY-Prabowo Bahas Pilkada Jatim? Demokrat: Bukan!

Pertemuan SBY-Prabowo Bahas Pilkada Jatim? Demokrat: Bukan! Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Warta Ekonomi, Surabaya -

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Hinca Panjaitan menegaskan pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto tak membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018.

"Tidak ada bahasan Pilkada Jatim, begitu juga Pilkada-Pilkada provinsi yang lain," ujarnya kepada wartawan di kantor DPD Partai Demokrat Jatim di Surabaya, Sabtu (29/7/2017).

Sebelumnya pada Kamis (27/7/2017) di kediaman SBY di Cikeas, Presiden ke-6 RI sekaligus ketua umum DPP Partai Demokrat SBY menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut dia, pertemuan SBY-Prabowo yang didampingi sejumlah pengurus inti kedua partai membahas persoalan kebangsaan dan isu nasional yang terjadi saat ini.

"Kalau Pilkada nanti ada waktunya. Lagipula sekarang ini komunikasi tidak formal selalu dijalankan, terutama membicarakan Pilkada serentak tahun depan," ucap politikus asal Sumatera Utara tersebut.

Kendati demikian, pihaknya tak menutup kemungkinan melakukan koalisi menjelang Pilkada di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di Jatim, untuk mengusung pasangan calon tertentu.

"Pilkada itu menarik karena partai politik yang sama bisa mendukung atau mengusung kandidat yang berbeda di daerah satu dengan yang lain. Artinya, di satu pilkada berkoalisi, namun di daerah lain berkompetisi, dan itu wajar," katanya.

Sementara itu, di internal Demokrat Jatim sampai saat ini telah menerima lima kandidat yang mendaftar, yaitu Saifullah Yusuf, Nurhayati Ali Assegaf, Nurwiyatno, La Nyalla Mattalitti dan Kombes Pol Syafi'in. Proses pengambilan dan pengembalian formulir di partai berlambang segitiga mercy tersebut dimulai 12 Juli dan berakhir pada 31 Juli 2017.

Seluruh nama yang mendaftar akan diverifikasi dan diserahkan ke dewan pimpinan pusat, kemudian dibahas di majelis tinggi untuk selanjutnya mendapat rekomendasi. (CP/Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: