DPR Percepat Proses Ratifikasi Bebas Visa RI-Qatar

WE Online, London - DPR akan mempercepat proses ratifikasi perjanjian bebas visa RI-Qatar bagi pemegang paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus, mengingat ratifikasi telah dilakukan oleh pihak Qatar.

Demikian salah satu hasil kunjungan Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad dalam pertemuannya dengan Dubes RI Doha, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi dan komunitas Diaspora Indonesia, ujar Counsellor KBRI Doha, Boy Dharmawan yang ikut mendampingi dan Counsellor Zaenur Rofid ketika berkunjung ke Doha pada Selasa (31/5/2016).

Penandatanganan dokumen kerja sama di bidang Perjanjian Bebas Visa tersebut dilakukan ketika Presiden RI, Joko Widodo berkunjung ke Qatar, September tahun lalu.

Meski perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Parlemen Qatar, namun belum berlaku sebelum diratifikasi oleh DPR. Fadel Muhammad berharap proses ratifikasi tersebut segera dilakukan agar memudahkan kunjungan pejabat kedua negara sehingga berdampak positif bagi peningkatan hubungan bilateral RI-Qatar.

Diharapannya agar perjanjian bebas visa RI-Qatar di masa mendatang juga mencakup untuk paspor biasa.

Dalam pertemuan dengan tokoh Diaspora Indonesia di Qatar, dibahas pula upaya peningkatan kerjasama antara RI-Qatar khususnya kerja sama di bidang gas.

Tampo Jamhur, salah seorang tokoh Diaspora tamatan ITB yang bekerja pada Tasweeq, perusahaan pemasaran migas Qatar mengatakan, Qatar berminat melakukan kerja sama dengan Indonesia.

Qatar memiliki cadangan minyak sekitar 25 miliar barel dan gas 900 triliun kaki kubik atau ketiga di dunia setelah Rusia dan Iran. Cadangan gas diperkirakan mencapai 150 tahun dan sejak 2011, Qatar menjadi pengekspor LNG terbesar di dunia yaitu 77 juta metrik ton per tahun.

Fadel Muhammad menyambut baik informasi mengenai potensi hubungan RI-Qatar dan merencanakan melakukan kunjungan ke Qatar guna memaksimalkan potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara.

"Indonesia dapat memanfatkan kilang gas di Indonesia seperti Arun LNG di Lhoksumawe, Aceh dan LNG Badak di Bontang, Kaltim untuk distribusi LNG di Indonesia dan kawasan sekitar" ujarnya.

Dubes Sidehabi menyampaikan apresiasi kunjungan Ketua Komisi VII DPR dalam rangka meningkatkan kerjasama RI-Qatar di bidang gas. Dijelaskan pula mengenai kebijakan "look east policy" Qatar untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan termasuk di sektor migas dengan negara-negara Asia, khususnya Indonesia.

"Qatar berminat untuk menjadikan Indonesia sebagai 'hub' untuk penjualan produk gas di ASEAN," ujarnya.

Mantan Irjen TNI itu menambahkan ketika kunjungan Presiden RI ke Qatar ditandatangani "Head of Agreement" antara PT. Pembangkit Jawa Bali (anak perusahaan PLN) dengan Nebras Power untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, Combined Circle berbahan bakar gas.

Pembangkit listrik dengan investasi sebesar 700 juta dolar AS untuk daya 2x250 MW, yang rencananya dibangun di Belawan, Sumatera Utara.

Kunjungan Ketua Komisi VII DPR yang juga Sekretaris Dewan Pembina Golkar tersebut digunakan untuk melihat potensi ekonomi Qatar dengan mengunjungi dua kota fenomenal baru hasil reklamasi di Qatar, Pearl dan Lusial city yang masih dalam tahap pembangunan. Lusail City merupakan kawasan pinggiran dan penunjang kota Doha yang menjadi ajang sirkuit balap MotoGP.

Selain itu, Pemerintah Qatar mengalokasikan anggaran 200 miliar dolar AS untuk pembangunan berbagai sarana infrastruktur seperti stadion, hotel, pusat komersial dan jaringan kereta api guna mensukseskan pelaksanaan Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2022. (Ant)