Tax Amnesty Digugat di MK, CITA: Itu Hal Biasa

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pejabat dan pengusaha untuk menjadi tauladan penerapan Pengampunan Pajak.

Menurutnya, kerja keras dan koordinasi yang baik pun tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan keteladanan para pemimpin untuk menjadi yang terdepan mengikuti Program Pengampunan Pajak.

"Untuk itu Presiden, Wakil Presiden, para ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pejabat negara, seluruh kepala daerah, tokoh politik dan tokoh masyarakat, para ketua asosiasi usaha dan pengusaha besar harus mengambil inisiatif dan peran aktif agar kepercayaan dan partisipasi publik tumbuh dan maksimal," kata Yustinus dalam pesan tertulisnya, Jumat (1/6/2016).

Di tataran praktik, lanjutnya, pemerintah diminta harus memastikan program ini dapat dijalankan dengan administrasi mudah, murah, dan memberikan kepastian. Untuk itu peraturan pelaksanaan dan administrasi pengampunan yang jelas dan detail sangat dinantikan, termasuk jaminan bahwa tidak akan ada multitafsir dan perbedaan perlakuan di lapangan.

Menurutnya, jika semangat program ini adalah rekonsiliasi maka semua pihak harus berbesar hati untuk tidak mempersoalkan lagi masa lalu. Di pihak lain, Presiden harus tegas terhadap semua pihak yang menyalahgunakan dan mengambil keuntungan pribadi (praktik moral hazard) terkait program pengampunan pajak ini.

"Tersiar kabar bahwa ada sebagian warganegara dan institusi yang akan mengajukan uji materi terhadap UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi perbedaan dan perlindungan hak warga negara, permohonan uji materi adalah hal biasa dan konstitusional. Upaya pihak-pihak tersebut harus dihormati dan dilindungi. Diharapkan pemerintah dapat merespon dengan baik dan menjamin suasana kondusif. Pemerintah juga harus membuka ruang diskursus publik seluas-luasnya sehingga tercapai pemahaman yang lebih baik," pungkasnya.