Indonesia Harus Jadi Insinyur Kereta Cepat Asean

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan alih teknologi dari proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung harus bisa membuat Indonesia menjadi pusat pembangunan kereta cepat di kawasan Asia Tenggara.

"MoU antara BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan Indonesia Railway Manufacturer Association (IRCMA) tadi sangat penting bagi BUMN. Karena sejak awal pembangunan proyek ini bukan saja ingin menyelesaikannya dengan cepat tetapi juga bagaimana agar proses alih teknologi juga dapat dilakukan dengan cepat," kata Rini usai meninjau pameran di Kongres Teknologi Nasional 2016 yang digelar BPPT di Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Karena proyek yang dikerjakan PT KCIC tersebut merupakan pembangunan kereta cepat pertama di ASEAN, maka ia berharap insinyur-insinyur Indonesia dapat menguasai teknologinya dan mampu menjadi pusat pembangunan kereta cepat hingga relnya tidak saja untuk di dalam negeri tetapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Beberapa BUMN seperti PT LEN dan PT INKA, ia mengatakan sudah sejak awal proyek dilibatkan karena diharapkan tidak hanya bisa meyiapkan komponennya saja tetapi juga perakitan gerbong dari kereta cepat.

"Tentu suatu saat mimpi kita bersama bagaimana akhirnya kita bisa membangun kereta cepat sendiri di Indonesia,"katanya.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan ini era kebangkitan pembangunan transportasi masal Indonesia sudah dimulai dengan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Salah satu yang perlu disiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), selain bagaimana agar dalam pengembangan tersebut industri dalam negeri juga dapat ikut berkembang, yang pada akhirnya lapangan kerja dapat terbuka lebar.

"Beberapa waktu lalu saya meninjau industri kereta cepat di China dan itu luar biasa. Saatnya kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh China, dengan proyek kereta cepat ini proses penerimaan alih teknologi harus bisa dilakukan secara bersama," ujar dia.

Sementara itu, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan dalam MoU disepakati bahwa BPPT akan melakukan pendampingan di "ring house", sehingga KCIC bisa mengetahui teknologi apa saja yang sudah dimiliki Indonesia. Dengan demikian, tidak semua komponen pembangunan kereta cepat berasal dari China tetapi ada yang berasal dari dalam negeri.

BPPT, lanjutnya, siap mendiseminasikan alih teknologi yang diterima kepada IRCMA atau ke instansi pemerintah lainnya, selain juga melakukan pengujian-pengujian komponen yang diproduksi untuk kebutuhan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kita juga akan bantu mereka melakukan studi untuk persiapan pembuatan terowongan, penyiapan lahan, hingga desain untuk menunjang pembangunan infrastruktur kereta cepat. BPPT punya laboratorium mekanik yang lengkap, jadi uji konstruksi misalnya untuk kekuatan bantalan rel atau uji kecepatan di terowongan angin rasanya bisa kita lakukan," ujar dia.

Unggul tidak dapat menyebutkan secara terperinci teknologi kereta cepat apa saja yang belum dikuasai Indonesia, namun masih cukup banyak jumlahnya.

"Apalagi kereta kita masih menggunakan diesel, padahal sudah jelas teknologi kereta listrik itu sudah 'proven', harusnya teknologi-teknologi yang sudah 'proven' ini lah yang harus kita kuasai," katanya.

Saat ditanya berapa lama proses alih teknologi kereta cepat ini dapat dilakukan hingga dapat dikuasai sepehuhnya, ia tidak dapat memperkirakannya.

Dirinya hanya mencontohkan bahwa proses alih teknologi yang dilakukan China pun berjalan panjang 20 hingga 25 tahun dari Jerman dan Jepang, bahkan harga yang harus dibayar lebih mahal dibanding dengan teknologi yang sudah mereka beli. (Ant)