Usaha Non-Pertanian di Sumut Meningkat 11,3 Persen

Dalam menghadapi era pasar bebas khususnya terkait dengan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kekuatan dunia usaha perlu dipetakan. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghasilkan informasi awal berupa jumlah usaha di luar sektor pertanian melalui Sensus Ekonomi (SE) 2016 yang baru saja selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil SE 2016, jumlah usaha non-pertanian di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.176,3 ribu usaha atau meningkat sebesar 11,3 persen dibanding jumlah usaha hasil Sensus Ekonomi 2006 yang tercatat sebanyak 1.056,5 ribu usaha.

Hal itu dikatakan Kepala BPS Sumatera Utara Wien Koesdiatmono melalui Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik Pendi Dewanto di Kantor BPS Sumut, Jalan Asrama, Medan, Sabtu kemarin (17/9/2016).

"Dari sebanyak 1.176,3 ribu usaha hasil SE 2016, tercatat sebanyak 380,7 ribu menempati bangunan khusus tempat usaha. Dengan demikian, sebanyak 795,6 ribu usaha tidak menempati bangunan khusus usaha, seperti pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki lima, dan lainnya," katanya

Dari hasil SE 2016, kiranya tantangan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara cukup berat di era persaingan bebas mengingat lebih dari 67 persen usaha tidak menempati bangunan yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan usahanya.

Untuk itu, produktivitas dan daya saing usaha perlu ditingkatkan. Berdasarkan kabupaten/kota, Kota Medan memiliki jumlah usaha terbanyak yaitu 232,8 ribu dengan pertumbuhan 4,8 persen dibanding dengan hasil SE 2006.

"Jika dilihat dari pertumbuhannya, Kabupaten Pakpak Bharat memiliki pertumbuhan usaha tertinggi yaitu 136,7 persen, sementara Kabupaten Nias mengalami penurunan jumlah usaha terbesar yaitu 26,5 persen," ujarnya.

Menurutrnya, penurunan jumlah usaha hasil SE2016 dibanding hasil SE2006 di Kabupaten Nias disebabkan tahun 2006 banyak bermunculan kegiatan ekonomi/usaha yang sifatnya sementara, sebagai dampak dari pembangunan pasca-gempa yang terjadi di Kepulauan Nias pada tahun 2005.