Indonesia-Afrika Perkuat Kerja Sama Akuntabilitas Pemerintahan

Pemerintah Indonesia dan pemerintah beberapa negara Afrika mengadakan dialog untuk memperkuat kerja sama meningkatkan akuntabilitas pemerintahan masing-masing negara, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Kegiatan "Indonesia- African Countries Dialogue on Accountable Governance: Responding Challenges and Building Cooperation" (Dialog Indonesia-Negara Afrika tentang Pemerintahan Akuntabel: Merespon Tantangan dan Membangun Kerja Sama) diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Addis Ababa pada 23-24 September 2016.

Kegiatan itu menjadi ajang pertukaran pengalaman antara praktisi akuntabilitas pemerintahan dari Ethiopia, Kenya, Nigeria, dan Tunisia dengan pakar-pakar dari Indonesia.

Narasumber utama dari dialog itu adalah para pejabat negara dan pakar dari Indonesia, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy (IPD) I Ketut Putra Erawan, dan Kepala Sub-auditorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moh. Fuad Rusdi.

Dialog tersebut dilaksanakan untuk memenuhi permintaan negara-negara Uni Afrika yang ingin mempelajari praktik terbaik Indonesia dalam mengimplementasikan akuntabilitas pemerintahan.

Beberapa topik yang dikaji dalam dialog tersebut, antara lain akuntabilitas pemilihan umum, manajemen akuntabilitas keuangan, inovasi dalam meningkatkan akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi.

Selama di Ethiopia, peserta dan narasumber saling bertukar pengalaman dan meninjau beberapa lembaga akuntabilitas pemerintah di Indonesia dan di beberapa negara Afrika.

Dalam pidatonya, Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia Imam Santoso menyampaikan harapan agar dialog itu dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan secara substantif kepada negara-negara di Afrika.

Kegiatan dialog serupa juga dilaksanakan di Indonesia pada 26 September hingga 1 Oktober 2016, yang bertujuan untuk melihat langsung kinerja dan bertukar pengalaman dengan KPU, BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). (Ant)