Ketua MPR: Pilkada Jangan Singgung Area Sensitif

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan agar pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di berbagai tempat seperti di wilayah DKI Jakarta jangan sampai menyinggung area sensitif terkait suku, ras, agama dan antargolongan.

"Kita berharap pilkada tidak menyinggung area sensitif SARA agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga," kata Zulkifli Hasan dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Ketua MPR mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki empat konsensus berbangsa dan bernegara yang mesti dijunjung tinggi yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Namun disayangkan, menurut dia, saat ini berbagai nilai luhur bangsa itu terkesan terlupakan dan hanya dihafal tanpa dipahami benar-benar maknanya.

Dia berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara maju karena banyaknya energi sosial yang sangat banyak dan berkualitas dari beragam elemen bangsa.

Di tempat terpisah, pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan intelijen harus terlibat aktif dalam pengamanan Pilkada serentak 2017, guna mencegah potensi konflik, khususnya di DKI Jakarta.

"Seruan Presiden keenam SBY agar intelijen netral patut diapresiasi. Namun netralitas intelijen bukan berarti tidak terlibat. Intelijen harus terlibat aktif mencegah potensi-potensi konflik khususnya di Pilkada Jakarta," ujarnya.

Menurut Ridlwan, potensi konflik di Pilkada Jakarta sangat tinggi, terutama yang menyangkut isu suku, agama, ras dan antargolongan.

Sebagaimana diwartakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muh Iriawan mengimbau warga DKI Jakarta menjaga suasana kondusif dengan tidak terprovokasi hasutan informasi media sosial terkait persaingan kandidat menjelang Pilkada 2017.

"Jangan terprovokasi berita miring di media sosial, sebab seluruh pelanggaran pidana terkait hal itu sedang kami tangani," katanya saat meresmikan peningkatan level Mapolrestro Bekasi Kota di Bekasi, Senin (10/10).

Menurut dia, Kota Bekasi sebagai daerah yang bersebelahan dengan DKI turut berpotensi terpengaruh hasutan provokasi karena mayoritas warganya beraktivitas di DKI dan sebagian tercatat sebagai penduduk DKI.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat Jakarta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang negatif menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kita sepakat kondisi Jakarta harus dijaga supaya tetap kondusif, artinya tidak ada konflik-konflik di lapangan. Masalah isu negatif kita salurkan dan proses melalui jalur hukum," kata Ma'ruf, di Jakarta, Minggu (9/10).

Menurut dia, masyarakat juga tidak boleh mengambil langkah-langkah sendiri yang destruktif, tindakan anarkis atau melakukan tindakan yang membahayakan. (Ant)