Krisis Rumah Layak Huni Kian Memprihatinkan

Krisis perumahan layak huni sekarang berada pada titik mengkhawatirkan. Menurut data dari organisasi Habitat for Humanity, di seluruh dunia sekarang lebih dari 827 juta orang tinggal di daerah kumuh perkotaan dan angka ini diperkirakan menjadi satu miliar pada tahun 2020 nanti.

Dampaknya, setiap tahunnya akan lebih dari 1,8 juta anak-anak meninggal karena air kotor dan sanitasi yang buruk. Laporan terbaru yang disampaikan Mckinsey mengatakan kesenjangan perumahan layak saat ini mencapai US$650 juta per tahun dan angka ini akan terus bertambah karena urbanisasi akan menyebar di kota-kota di seluruh dunia.

Diperkirakan, biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi masalah kekurangan hunian mencapai US$9-11 triliun di seluruh dunia. Namun, ada beberapa ide yang dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya dana yang dibutuhkan, yakni dengan cara membuka lahan baru, mengurangi biaya kontruksi yang besar, meningkatkan pemeliharaan, dan menurunkan biaya pendanaan bagi pembeli dan pengembang.

Banyak negara telah sukses mengeksekusi proyek reklamasi, misalnya Singapura, Denmark, Belanda, Mesir, Kenya, Jepang, dan Tiongkok. Sejak abad 19 Jepang telah mereklamasi 25.000 hektar di Tokyo Bay. Namun, tentu saja hal tersebut mendatangkan kritik dari aktivis lingkungan karena reklamasi merusak kehidupan laut dan para nelayan mengklaim hal tersebut juga mempengaruhi penghasilan mereka.

Sedangkan mengurangi biaya konstruksi bisa ditempuh dengan membangun bangunan hijau. Sebuah pengembang hunian sederhana bisa menghemat hingga US$24 per meter persegi dengan menggunakan structurally insulated panels (SIPs); dengan menggunakan SIP, pengembang juga bisa menghemat biaya material dan biaya pekerja.

Anda juga bisa menghemat energi, biaya operasi, serta pemeliharaan dengan penggunaan jendela berteknologi baru. Mengenai biaya pendanaan, di masa yang akan datang diharapkan bank bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga bisa membantu dengan membangun banyak hunian terjangkau yang lebih kecil risikonya untuk mengurangi besarnya dana pembiayaan yang dibutuhkan, pembangunan hunian terjangkau ini juga membantu rakyat kecil untuk bisa melunasi pembelian rumah.

"Krisis kekurangan hunian benar-benar membutuhkan perhatian. Jika pemerintah yang ada di dunia ini tidak menanggapinya dengan serius, sudah pasti akan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat," ucap Managing Director Lamudi Indonesia Mart Polman dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Rabu (12/10/2016).