IPW Sebut Pungli Paling Banyak Terjadi di Korlantas Polri

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar pemerintah harus menyasar praktik pungutan liar (pungli) yang sudah lama terjadi di tubuh Korlantas Polri.

Hal itu dikatakan Ketua Presidium IPW Neta S Pane menanggapi gebrakan Presiden Joko Widodo yang ingin menggalakkan operasi pungli di semua tingkatan kementerian/lembaga. Kata Neta, pemerintah sebaiknya jangan tebang pilih dalam menggelar operasi pungli. Dia berujar praktik pungli di jajaran Korlantas Polri sudah menjadi rahasia umum lagi, terutama saat pengurusan SIM, STNK, dan BPKB.

"Solusi untuk memberantas pungli di jajaran Lalu Lintas Polri, misalnya, pemerintah harus memberlakukan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB seumur hidup. Pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli," kata Neta dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Neta menambahkan bahwa saat ini citra Polisi yang paling buruk ada di Korlantas Polri. Untuk itu, dengan menertibkan praktik pungli yang sudah berjalan sejak lama di Lantas Polri maka hal itu dipercaya bakal mengembalikan citra baik Korps Bhayangkara di masyarakat. Ia mencontohkan praktik pungli dalam pengurusan SIM, masyarakat harus membayar Rp500-750 ribu melalui calo. Padahal, biaya resmi pembuatan SIM hanya Rp 125 ribu.

Sulitnya membasmi pungli, Neta menilai karena praktek tersebut sudah mengakar dan melibatkan banyak pihak. Sistemnya juga mendukung terjadinya pungli. Untuk itulah, dia menyarankan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerapkan masa-masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB seumur hidup. Jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diberlakukan seumur hidup, Neta yakin praktik pungli dan percaloan akan hilang.

"Praktik mafia proyek dalam perebutan pengadaan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB juga akan hilang. Selama ini praktik mafia proyek pengadaan di Polri sekitar Rp2 triliun per tahun tidak pernah tersentuh," tutupnya.