Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Peneliti kajian politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak meremehkan tekanan publik atas rencana massa aksi pada Jumat 4 November 2016. Siti mengingatkan sudah banyak contoh akibat tekanan publik atau people power sanggup menjatuhkan para politisi dari kursi kekuasaannya.
"Untuk kasus penistaan Al Quran agar pemerintah segera memproses Ahok secara hukum yang melahirkan tekanan publik luar biasa saat ini, pemerintah atau Presiden Jokowi tidak boleh meremehkannya. Sudah banyak contoh politisi atau elite politik yang jatuh karena desakan publik yang menuntut keadilan," kata Siti di Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Siti mencontoh kasus akibat tekanan publik yang dapat menjatuhkan politisi di antaranya lengser Setya Novanto sebagai Ketua DPR akibat skandal Papa Minta Saham. Kedua penolakan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Itu semua terjadi karena tekanan publik," tambahnya.
Untuk itu, Siti meminta Jokowi harus mau mendorong agar Polri memeriksa dan mengadili Ahok akibat dugaan kasus penistaan agama.
"Meski didukung kekuatan politik, Jokowi tidak akan berdaya karena dukungan politik pun pada akhirnya tidak akan sanggup melawan tekanan tersebut. Publik akan mendelegitimasi pemerintah jika hal ini dibiarkan apalagi dalam waktu yang lama dan mendestruksi kewibaan pemerintah," imbuhnya.
Adapub, ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) rencananya akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada 4 November 2016. Mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Selain itu, massa juga mendesak agar Kepolisian memeriksa Ahok.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: