PKS Soroti Kemiskinan dan Ketimpangan Masyarakat

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes menyoroti mengenai batasan kemiskinan dan permasalahan ketimpangan masyarakat yang saat ini masih signifikan terjadi di tengah warga.

Fahmi Alaydroes sebagaimana dikutip dari laman resmi PKS di Jakarta, Rabu (2/11/2016), menyebutkan dirinya tidak terlalu percaya begitu saja dengan angka kemiskinan, apalagi kalau dibuatkan batasan angka garis kemiskinan.

Dia mencontohkan, pemerintah menyebut batas kemiskinan adalah belanja sebesar 1 dolar AS per hari, tetapi lembaga dunia yaitu PBB menggunakan batasan sebesar 2 dolar AS per hari.

Untuk itu, Fahmi menyatakan perlu disoroti kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan dan harus ditekankan bahwa pekerjaan yang substantif mesti dilakukan, bukan pencitraan.

"Substansinya adalah keadilan. Bagi yang lemah diberikan fasilitas supaya dia dapat berdiri sendiri. Dimudahkan proses perizinan, dibantu marketingnya, dibantu proses produksinya supaya mereka perlahan punya kemandirian ekonomi, supaya gapnya tidak terlalu besar," katanya.

Menurut dia, sebagai politisi dirinya tidak boleh hanya berhenti pada tataran angka terkait kemiskinan tetapi politisi juga perlu untuk memberi kesempatan bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat mencerminkan angka itu dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendorong perubahan struktur perekonomian Indonesia sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih terasa di berbagai daerah.

Heri Gunawan dalam keterangan tertulis mengemukakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan serius struktur perkonomian Indonesia yang secara fundamental masih menunjukkan ketimpangan pembangunan secara spasial.

"Perekonomian nasional masih didominasi Jawa dan Sumatera yang memberi kontribusi masing-masing 58,52 persen dan 23,88 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)," katanya.

Di luar daerah-daerah itu, kontribusi masih minim yang salah satu penyebabnya adalah masih adanya ketimpangan infrastruktur dan energi yang penting bagi industrialisasi suatu kawasan.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan sejumlah sektor strategis, seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, hanya menyumbang sekitar 15,4 persen atas PDB, padahal jumlah tenaga kerja di sektor-sektor itu masih dominan.

Heri berpendapat bahwa pembangunan ekonomi sekarang ini masih sangat sentralistis, timpang, dan tidak bersumber dari aktivitas riil yang menjadi jati diri bangsa Indonesia selama bertahun-tahun. (Ant)