Kredit Foto: Wikimapia.org
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggandeng Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) guna mengawasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
"Saya meminta bantuan teman-teman FITRA yang memiliki kapasitas menganalisis anggaran," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat mengunjungi Kantor FITRA di Jakarta, Senin (7/11/2016).
Sugianto berinisiatif melibatkan FITRA guna mencegah kecolongan pembahasan APBD sehingga penyusunan anggaran dapat dieksekusi sesuai aturan.
Sugianto menilai penyusunan APBD perlu perhatian dan pengawasan publik karena menyangkut masa depan pembangunan daerah pada lima tahun mendatang.
"Membangun daerah itu tidak bisa sendirian, apalagi ini pengalaman pertama saya menyusun anggaran," ujar Sugianto.
Selain penyusunan dan pembahasan, FITRA juga mengawasi pengesahan hingga implementasi APBD Provinsi Kalteng 2017.
Sugianto beralasan FITRA merupakan lembaga independen yang mampu memonitor APBD bagi kesejahteraan rakyat Kalteng.
Rencananya, Pemprov Kalteng juga akan menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mengawasi penyusunan hingga realisasi APBD 2017.
"Kita akan meminta KPK berkantor di Kalteng," tutur Sugianto.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FITRA Yeni Sucipto mendukung langkah inisiatif Gubernur Sugianto untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan keuangan negara bagi rakyat. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto