Bappenas: Kesejahteraan Keluarga Dorong Kecukupan Gizi Anak

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi pendorong kecukupan gizi pada anak.

"Kesejahteraan keluarga adalah kunci pemenuhan kecukupan gizi anak," kata Bambang di acara Musyawarah Nasional ke-8 Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, Selasa (8/11/2016) malam.

Bambang menuturkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera maka sejumlah faktor harus dipenuhi yakni tidak adanya kemiskinan, tidak adanya kelaparan, perbaikan kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, peningkatan dimensi ekonomi seperti mewujudkan pekerjaan layak dan pengurangan kesenjangan.

Kemudian, faktor lain adalah penguatan dimensi lingkungan seperti akses air yang baik dan sanitasi yang layak.

Pada musyawarah nasional itu, Kepala Bappenas Bambang sebagai pembicara tentang "Peran serta organisasi masyarakat dalam pembentukan keluarga sejahtera dan peningkatan ekonomi keuangan syariah".

Dia menyampaikan Indonesia termasuk 17 negara dari 117 negara yang mengalami gizi terburuk pada 2014.

"13,9 persen balita di Indonesia menderita kekurangan gizi yang berdampak pada tingginya kasus 'stunting' atau gangguan pertumbuhan," ujarnya.

Sebanyak 37 persen anak usia di bawah lima tahun menderita 'stunting' (gangguan pertumbuhan). Kemudian, sebesar 12 persen bayi di bawah usia lima tahun mengalami obesitas.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengatakan konsumsi kalori di bawa tingkat yang direkomendasikan yakni 1.949 kilo kalori per kapita yang mana seharusnya 2.100 kilo kalori per kapita.

Kemudian, kecukupan protein sebanyak 56,6 gram per kapita sedikit di bawah standar rekomendasi 57 gram per kapita.

Dia menuturkan bayi di bawah usia lima tahun yang menderita 'stunting' maka ketika bertumbuh dewasa bukan hanya mengalami gangguan pertumbuhan tapi juga mengalami gangguan berpikir dan gangguan untuk bekerja yang pada akhirnya menjadi beban karena tidak bisa hidup mandiri.

Padahal, menurut Bambang, anak-anak bangsa adalah aset yang menjadi generasi penerus bangsa.

Untuk itu, Bambang mengajak seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah, pihak swasta, akademisi, pakar termasuk organisasi masyarakat untuk mendorong pembentukan keluarga sejahtera dan pembangunan berkelanjutan sekaligus memerangi gangguan pertumbuhan anak.

Dia menuturkan organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi dan program peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Advokasi, sosialisasi dan diseminasi informasi tentang tujuan pembangunan berkelanjutan seperti mengurangi anak 'stunting'," ujarnya. (Ant)