Industri Perikanan Butuhkan Pasokan Listrik dan Konektivitas

Pengembangan industri perikanan khususnya unit pengolahan ikan (UPI) yang tersebar di berbagai daerah membutuhkan pasokan listrik untuk operasionalisasi serta pembenahan konektivititas guna mengurangi beban logistik.

"(Industri perikanan) akan berubah bila listrik tersedia dengan baik dan konektivitas berkembang dengan cepat," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo dalam "journalist workshop" yang digelar di KKP, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Nilanto Perbowo mengingatkan bahwa dari sebanyak 61.603 unit UPI yang ada di Indonesia, hanya sekitar 1,2 persen atau 718 unit yang merupakan UPI skala besar.

Berdasarkan jenis olahannya, UPI skala besar dan menengah didominasi 59 persen oleh UPI jenis olahan ikan beku, sedangkan 36 persen UPI skala mikro-kecil adalah UPI jenis olahan ikan asin.

Sedangkan berdasarkan volumenya, UPI skala besar-menengah mengolah 414.735 ton ikan beku pada tahun 2015, dan UPI skala mikro-kecil mengolah 2.028.651 ton ikan asin pada periode yang sama.

Menurut Nilanto, masih banyaknya "cold storage" (tempat penyimpanan pendingin) berada di kawasan Barat dinilai karena pasokan listrik dan konektivitas di kawasan tersebut lebih memadai.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 22 proyek pembangkit tenaga listrik yang terhenti sedang dicarikan solusinya agar dapat dilanjutkan.

"Kita juga ingin mencarikan solusi agar tidak semua harus berhenti. Sudah delapan tahun, tidak. Kalau ada yang bisa dilanjutkan dengan skema-skema yang menurut aturan hukumnya bisa, ya lanjutkan," kata Presiden Jokowi ditemui di Balai Sidang Jakarta, Rabu (9/11).

Pemerintah, ujar Presiden, masih mempelajari sejumlah proyek yang berpotensi dapat dilanjutkan namun membutuhkan dana hingga Rp7 triliun.

Pada Jumat (4/11), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan terdapat 12 dari 34 proyek pembangkit tenaga listrik 7.000 Megawatt sejak 2006 dan 2010 tidak dapat dilanjutkan oleh pemerintah.

Sementara, potensi kerugian negara yang tercatat adalah Rp3,76 triliun. Selain itu, pelanjutan 22 pembangkit dalam "project" tersebut membutuhkan biaya baru sebesar Rp4,68 triliun dan Rp7,25 triliun. (Ant)