Menteri Susi Bakal Terapkan Program Restrukturisasi Pegawai KKP Lewat 'Golden Handshake'

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal menerapkan progam restrukturisasi pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program "golden handshake".

"Kami membuat 'golden handshake' dengan opsi luar biasa," kata Menteri Susi di kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Menurut Susi, dirinya telah bernegosiasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memberikan insentif penuh dalam program "golden handshake".

Hal tersebut, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, dapat menjadi solusi bagi pegawai yang ingin membuat usaha skala menengah.

Susi mengungkapkan, dirinya sudah berhasil bernegosiasi dengan Menpan untuk memberikan tunjangan 100 persen.

"Ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Tadinya nilainya hanya 25 persen saja. Itu adalah prestasi," katanya.

Dia berpendapat dengan uang yang didapatkan dari program golden handshake, pegawai akan bisa melakukan usaha skala menengah.

Dari hasil program golden handshake, Susi mengungkapkan bahwa 30 persen dari total lowongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan kepada anak-anak muda berprestasi yang tersebar di universitas-universitas terbaik di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Susi juga mengungkapkan keprihatinannya atas situasi politik Indonesia yang sedang kurang baik dalam 1-2 bulan ini.

Hal tersebut dinilai berpengaruh pada pola keuangan negara dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Indonesia sehingga dirinya menyarankan semua pegawai KKP berhemat dalam penggunaan APBN.

"Saya mengingatkan, tidak boleh kita skeptik soal anggaran. Kita mestinya punya keprihatinan dan solusi untuk negara. Saya minta perjalanan dinas yang tidak perlu dipotong," katanya Susi meyakini bahwa bila semua kementerian melakukan hal tersebut, maka pemerintah juga dapat menyimpan sekitar Rp300-400 triliun per tahun.

Penghematan APBN, ujar dia, juga dapat dialokasikan ke bantuan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun pembangunan infrastruktur.(Ant)