Diserbu Mainan Ilegal Produsen Dalam Negeri Tak Bisa Berkembang 

Serbuan produk mainan impor membuat pengusaha mainan nasional kembang kempis. Mereka tidak dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar karena kalah bersaing dengan produk impor yang dijual dengan harga murah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia (APMI), Widjonarko Tjokroadisumarto, mengungkapkan. Dari seluruh produk mainan yang beredar di Indonesia, produk dalam negeri tak lebih dari 15%. Sisanya 85% merupakan produk impor dari China dan lainnya.

Dia mengaku belum memiliki data yang pasti berapa jumlah mainan yang beredar di pasar Indonesia. Namun menurutnya, produk impor yang beredar di pasaran juga hanya sekitar 10% yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS), sisanya ilegal.

"Di Indonesia ini banyak pintu masuk barang impor, sehingga sulit untuk memantau semua barang masuk termasuk mainan," ungkap Widjonarko di Jakarta, Rabu (23/11/2016)

Serbuan mainan ilegal tersebut, lanjut dia, membuat produsen mainan di Indonesia sulit untuk bersaing. Faktor utamanya mainan impor dijual dengan harga yang sangat murah. Mainan dalam negeri tidak dapat mengimbangi harga mainan impor karena biaya produksi yang tinggi karena mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jumlah produsen mainan di Indonesia sendiri menurutnya sangat banyak. Yang tergabung dalam asosiasi saja sekitar 100, dari industri besar, sedang dan kecil. Di luar itu yang tidak tergabung jumlahnya lebih banyak. Dari seluruh produk yang dihasilkan produsen dalam negeri, sekitar 20% menembus pasar ekspor.

Kualitas produk mainan dalam negeri menurutnya lebih baik dibanding dengan barang impor. Selain untuk memenuhi SNI, juga untuk memenuhi standar ekspor. Pasar utama ekspor mainan Indonesia antara lain Amerika, Jepang negara-negara Asean dan Timur Tengah.

"Produk yang dihasilkan beraneka ragam, dari plastik, karet, balon, kayu dan lainnya. Semuanya memenuhi standar dan berkualitas bagus. Kalau saja tidak ada saingan mainan impor kami pasti dapat berkembang lebih baik," ujarnya.?

Melihat kenyataan yang ada, lanjut Widjonarko, pihaknya sangat berharap aksi pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri. Pihaknya mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian untuk melakukan penertiban terhadap peredaran barang ilegal yang tidak memiliki SNI. Juga diusulkan, pengawasan tak hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat, tapi juga konsumen.

Caranya konsumen apabila menemui produk tak SNI segera melaporkan kepada petugas, selanjutnya konsumen yang melapor akan mendapatkan ganti produk yang sama dengan standar SNI dua kali lipat. Cara ini seperti dilakukan di luar negeri dan terbukti sangat efektif. Dengan demikian produk mainan yang beredar di Indonesia dapat terkontrol.

"Ini tak mudah, karena akan ada pihak yang tersenggol, tapi demi keamanan harus dilakukan. Agar produk betul-betul aman dan ada manfaat," ujar Widjonarko.