Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih mengalami kesulitan berkomunikasi dengan pemilik lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku hal ini disebabkan karena kehadiran para calo.
"Kalau belum diukur bagaimana mau caranya? Mau ngukur diprotes sama yang bukan punya tanah. Yang punya tanah mau diukur, yang enggak punya protes," ujarnya kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/11/2016).
"Yang penting kami berhubungan dengan pemilik hak tanah. Kalau dengan yang tidak berhak atas lahan, kami tidak punya hubungan,"lanjutnya.
Pria yang akrab disapa Demiz ini mengatakan, saat ini belum melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan karena di lapangan selalu menemui kendala penghadangan ketika akan mengukur luas tanah warga.
Sementara itu. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yumanius Untung mengatakan berrbagai perselisihan yang saat ini terjadi harus diselesaikan melalui dialog diantara keduanya.
"Masalah penolakan bisa diselesaikan dengan jalan dialog," kata Yumanius.
Menurutnya, penolakan itu terjadi karena adanya ketidakcocokan harga. Meski begitu, Untung berharap adanya provokator seperti yang dituduhkan pemerintah bisa segera diatasi.
"Tinggal diserahkan saja ke aparat keamanan, bahkan bisa saja dewan membentuk panitia khusus untuk mengatasi persoalan ini,"pungkasnya.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Rahmat Patutie