BI: Inklusi dan Stabilitas Keuangan Harus Tetap Seimbang

Bank Indonesia (BI) menilai, keseimbangan antara inklusi keuangan (financial inclusion) dan stabilitas keuangan (financial stability) penting untuk dijaga. Disadari, terdapat keterkaitan antara inklusi keuangan dan sistem keuangan, bahkan perkembangan terakhir menyimpulkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Inklusi keuangan akan sulit dilakukan dalam kondisi adanya instabilitas, bahkan financial exclusion justru dapat memperparah instabilitas tersebut.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI Ronald Waas yang sekaligus duduk sebagai board member Alliance for Financial Inclusion (AFI) dalam sambutannya pada acara Global Conference yang mengangkat tema "Maximizing the Power of Financial Access : Finding an Optimal Balance between Financial Inclusion and Financial Stability" di Bali, Rabu (1/12/2016).

Konferensi yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari s.d. tanggal 1 Desember 2016 tersebut dihadiri oleh perwakilan dari otoritas keuangan, lembaga internasional, serta akademisi, yang berasal dari 26 negara, baik anggota AFI maupun bukan anggota.

Dia menjelaskan, inklusi keuangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BI untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, yang pada gilirannya mampu memperkuat keamanan industri keuangan Indonesia guna mengatasi potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

"Inklusi keuangan diperlukan untuk memperluas jangkauan jaringan perbankan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga hasilnya akan mampu mengurangi intermediary cost dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Ronald.

Adapun dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kebijakan makroprudensial yang ditempuh BI diarahkan untuk membatasi dan menghindari adanya risiko sistemik, untuk mendorong keseimbangan fungsi intermediasi yang berkualitas, dan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan meningkatkan efektivitas akses keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif AFI, Alfred Hannig menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peranan penting dalam perkembangan inklusi keuangan di dunia.

"Sebagai negara yang memelopori berdirinya AFI, selama ini Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan program inklusi keuangan. Sebagai informasi, Keanggotaan AFI terdiri dari bank sentral dan otoritas keuangan dari 94 negara berkembang di dunia," tandasnya

Kegiatan AFI difokuskan pada pengembangan inklusi keuangan di negara anggotanya, dengan tujuan menciptakan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui peningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.

Dalam konferensi tersebut, hadir sebagai pembicara dari Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Keuangan yang berasal dari beberapa negara diantaranya Rusia, Tanzania, Swaziland, Jordan, Ghana, dan Malaysia. Selain itu terdapat juga pembicara dari Lembaga Internasional (FSB, IMF, World Bank), serta kalangan akademisi seperti dari Georgetown University dan UNSW Australia.