'GWM Averaging' Arah Kebijakan BI Tahun Depan

Bank Indonesia pada 2017 memperkenalkan sistem "Giro Wajib Minimum Averaging" untuk memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank dan optimalisasi SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap yang akan dilakukan untuk menggantikan SBI.

Kepala BI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dian Nugraha di Kendari, Selasa (6/12/2016), mengatakan kebijakan baru itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Sultra.

"Kebijakan sistem GMW ini merupakan rangkaian arah kebijakan BI 2017, dimana BI akan selalu mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas ekonomi," ujarnya.

Pada sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga terus secara konsisten mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya, antara lain melalui penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Ini bertujuan agar TPID dalam mengendalikan inflasi semakin optimal, diharapkan agar kiranya peta jalan (road map) pengendalian inflasi yang telah disusun bersama dapat menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa langkah positif yang juga akan ditempuh BI adalah menyangkut kebijakan nilai tukar, dengan cara selalu berhati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya.

Selain itu, untuk mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, BI akan melakukan pengembangan pasar keuangan, perluasan basis pelaku, dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan..

Dian Nugraha juga mengatakan BI pada 2017 dari sisi makroprudensial juga akan diarahkan pada upaya memperkuat cakupan "surveillance makroprudensial" terhadap rumah tangga, koperasi, dan grup korporasi non-keuangan guna mengidentifikasi secara dini risiko sistem keuangan di tingkat nasional maupun regional.

"Untuk melengkapi lembaga keuangan konvensional, BI juga akan terus mengintengrasikan pembangunan sektor kuangan komersial syariah dengan sektor kaungan sosial syariah. Integrasi ini memiliki potensi besar untuk pembangunan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan," kata Dian. (Ant)